Rombongan Trump Buang Barang dari China, Perang Spionase AS-Tiongkok
Kebijakan Keamanan Saat Kembali ke Amerika
Key Discussion – Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping berlangsung harmonis, di mana keduanya saling memberi pujian. Namun, menjelang keberangkatan dari Tiongkok, seluruh anggota rombongan Trump yang menggunakan pesawat Kepresidenan Air Force One diperintahkan untuk melemparkan barang-barang yang mereka bawa dari China sebelum naik ke pesawat, pada Jumat (15/5).
Sumber dari media AS, The New York Times, mengungkapkan bahwa staf Gedung Putih memerintahkan semua barang dari Tiongkok tidak boleh masuk ke dalam pesawat. Seorang jurnalis bernama Emily Goodin menulis bahwa staf AS mengambil semua item yang diberikan oleh pejabat Tiongkok, termasuk kartu identitas, telepon genggam yang digunakan oleh anggota tim Gedung Putih, dan lencana delegasi, kemudian membuangnya ke tempat sampah di bawah tangga. “Tidak ada barang dari Tiongkok yang diizinkan masuk ke pesawat. Kami akan segera berangkat ke Amerika,” tulis Goodin dalam akun X.
“Staf Amerika mengambil semua barang yang dibagikan oleh pejabat Tiongkok – kartu identitas, telepon genggam sekali pakai dari staf Gedung Putih, lencana delegasi – mengumpulkannya sebelum kami naik AF1 (Air Force One) dan membuangnya ke tempat sampah di bawah tangga,”
Meskipun kebijakan ini dianggap sebagai protokol keamanan presiden, banyak yang menduga ini adalah upaya menghindari risiko penyadapan yang dilakukan oleh Tiongkok. Fakta bahwa Badan Keamanan Nasional dan Intelijen AS pernah menuduh Tiongkok berusaha melemahkan Amerika melalui kerja rahasia dan serangan siber, seperti Salt Typhoon, yang menargetkan infrastruktur AS, membuat kecurigaan tersebut semakin kuat. Kasus ini disebut sebagai aktor yang didanai negara Tiongkok.
Kasus Eileen Wang dan Direkrut Anggota Militer
Mantan Wali Kota Arcadia, Eileen Wang, dianggap sebagai agen Tiongkok dalam laporan yang dibuatnya. NBC News melaporkan bahwa Wang dituntut atas tuduhan melakukan pekerjaan ilegal sebagai agen pemerintah asing dan disebut setuju untuk mengakui kesalahan. Namun, saat hadir di pengadilan pada Senin (11/5), ia dibebaskan dengan jaminan sebesar US$25 ribu atau sekitar Rp430 juta.
Berita tersebut menyebutkan Wang adalah wali kota Arcadia, wilayah Los Angeles County, California, menjabat sejak 2022. Jaksa menyatakan Wang dan rekannya, Yaoning “Mike” Sun, mempromosikan propaganda pro-PRC melalui situs web bernama “U.S. News Center”. PRC merujuk pada People’s Republic of China atau Republik Rakyat Tiongkok (RRC). Kasus ini mencerminkan hubungan yang dinamis antara AS dan Tiongkok, sekaligus kekhawatiran tentang upaya penyadapan.
Spionase dan Penyusupan ke Militer AS
Kasus terbaru terjadi tahun lalu, ketika Departemen Kehakiman AS mengungkap dua warga negara Tiongkok, Yuance Chen (38) dan Liren Lai (39), ditangkap karena melakukan spionase dan diduga ingin merekrut anggota Angkatan Laut AS sebagai aset intelijen. “Kasus ini menggarisbawahi upaya berkelanjutan dan agresif pemerintah Tiongkok untuk menyusup ke dalam angkatan laut kita serta merusak keamanan nasional dari dalam,” kata Jaksa Agung Pamela Bondi dalam pernyataannya, dilansir AFP.
Menurut pengaduan pidana, Lai merekrut Chen, seorang penduduk tetap sah AS, untuk bekerja di Kementerian Keamanan Negara Tiongkok pada 2021. Pusat Kontraintelijen dan Keamanan Nasional AS juga memperingatkan bahwa intelijen Tiongkok menggunakan metode penipuan untuk menargetkan pegawai pemerintah AS saat ini dan sebelumnya, terutama melalui platform sosial dan profesional. Peringatan ini muncul di tengah pemecatan besar-besaran pegawai federal yang dilakukan oleh Departemen Efisiensi Pemerintahan (DOGE) di bawah kepemimpinan Elon Musk.
“Entitas intelijen asing, khususnya yang ada di Tiongkok, menargetkan karyawan pemerintah AS (USG) saat ini dan sebelumnya untuk direkrut dengan menyamar sebagai perusahaan konsultan, perekrut perusahaan, lembaga think tank, dan entitas lain di situs jejaring sosial dan profesional,”
Selain itu, Tiongkok juga dikabarkan berkolaborasi dengan Kuba untuk membangun fasilitas penyadapan elektronik di daerah yang berjarak sekitar 160 km dari Florida, beberapa tahun silam. Hal ini dibocorkan oleh Wall Street Journal, meski pemerintah AS masih meragukan kebenarannya. Kebijakan ini memperlihatkan ketegangan intelijen yang berlangsung secara terus-menerus antara kedua negara, meski hubungan diplomatik mereka tetap terjalin dengan baik.
