Main Agenda: Kekerasan Seksual di Pesantren Marak, PKB Gelar Pertemuan
Main Agenda – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengadakan pertemuan nasional untuk membahas isu kekerasan seksual di lingkungan pesantren, yang kembali menjadi sorotan utama dalam agenda Main Agenda. Acara ini dihadiri oleh ratusan lembaga pesantren dari berbagai daerah di Indonesia, dengan tujuan menggali penyebab, mengidentifikasi upaya penyelesaian, dan memperkuat komitmen dalam pencegahan kekerasan seksual di pondok pesantren.
Pertemuan PKB dan Pesantren: Fokus pada Pencegahan dan Penyelesaian
Acara yang digelar di Jakarta tersebut akan berlangsung pada Senin dan Selasa (18-19/5) mendatang. Ketua DPP PKB, Nihayatul Wafiroh, mengungkapkan bahwa banyak pesantren memberikan laporan mengenai kasus kekerasan seksual, baik dalam bentuk pengaduan maupun pengalaman yang mereka bagikan. “Kasus ini tidak hanya mengguncang psikologis santri, tetapi juga menjadi masalah sosial yang mengemuka dalam Main Agenda nasional,” katanya dalam konferensi pers, Jumat (15/5).
Dalam pertemuan ini, PKB akan mengundang Kementerian Agama, Kementerian PPPA, serta Kepolisian untuk bersama-sama mencari solusi. Nihayatul Wafiroh menjelaskan bahwa pesantren membutuhkan dukungan dari pihak berwenang, terutama dalam hal pencegahan dan prosedur hukum. “Selama ini, banyak pondok pesantren kesulitan mengelola kasus kekerasan seksual secara mandiri. Mereka membutuhkan panduan dan bantuan yang lebih terstruktur,” imbuhnya.
Kasus yang Memicu Perhatian
Kasus kekerasan seksual di pesantren kembali muncul, salah satunya adalah tindakan oleh Kiai Ashari di Pati, Jawa Tengah. Pria yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut ditangkap oleh tim gabungan Polresta Pati, Polda Jawa Tengah, dan Resmob Mabes Polri setelah membuat laporan dari Masjid Agung Purwantoro. Di sisi lain, pesantren Nurul Jadid di Mesuji, Lampung, dibakar massa pada Sabtu (9/5) diduga karena kasus pencabulan yang melibatkan pendirinya.
Terbaru, seseorang berinisial IAJ (60) di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Jepara ditetapkan sebagai tersangka atas tindakannya terhadap santriwati. Selain itu, di Ponpes Punjut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), terjadi kasus sodomi yang menyebabkan santri terinfeksi penyakit menular seksual (PMS). “Kasus-kasus ini mengingatkan kita bahwa kekerasan seksual di pesantren tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga menjadi isu nasional yang perlu diangkat dalam Main Agenda,” terang Nihayatul Wafiroh.
Kompleksitas Kasus dan Peran Pemangku Kepentingan
Nihayatul Wafiroh menekankan bahwa kekerasan seksual di pesantren memiliki dinamika yang rumit, termasuk peran kuasa antara pelaku dan korban, serta pengaruh agama dan politik dalam proses penyelesaian. “Kita tidak bisa memandang kasus ini dari satu sudut pandang. Banyak faktor yang memicu, termasuk kurangnya kesadaran akan kekerasan seksual di lingkungan pesantren,” jelasnya.
Menurutnya, selain pendampingan hukum, pesantren juga perlu memperkuat mekanisme pencegahan, seperti pelatihan bagi santri dan pengurus. “Main Agenda ini adalah kesempatan untuk menyatukan komitmen antara pihak pesantren dan lembaga pemerintah dalam membangun sistem yang lebih efektif,” lanjut Nihayatul Wafiroh. Pertemuan ini diharapkan bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki situasi dan mengurangi kejadian serupa di masa depan.
Dalam perjalanan Main Agenda, Nihayatul Wafiroh menegaskan pentingnya kolaborasi antar institusi. “Kita perlu merangkul berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat, agar kekerasan seksual tidak hanya ditangani secara berserak, tetapi dengan strategi yang terpadu,” tambahnya. Ia juga menyoroti kebutuhan akan pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan moral, hukum, dan psikologis.
Sebagai bagian dari Main Agenda, pertemuan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran kolektif terhadap isu kekerasan seksual di pesantren. “Kita perlu menyebarkan kesadaran bahwa kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran hak manusia yang tidak boleh dibiarkan,” tuturnya. Nihayatul Wafiroh menegaskan bahwa hasil dari pertemuan ini akan menjadi dasar untuk kebijakan nasional yang lebih tegas dalam menangani kasus serupa.
