Permintaan DPR dan BI untuk Pertahankan Stabilitas Ekonomi
New Policy – Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, New Policy yang diperkenalkan oleh DPR RI menuntut pemerintah dan Bank Indonesia (BI) untuk mengambil langkah-langkah strategis yang menenangkan pasar keuangan. Anggota Komisi XI DPR, Marwan Cik Asan, menegaskan bahwa pelemahan rupiah yang terjadi akhir-akhir ini menunjukkan adanya tekanan eksternal dan internal yang berpotensi mengganggu kinerja ekonomi. Meski kondisi tersebut memang memicu kekhawatiran, ia memastikan bahwa Indonesia tidak sedang mengalami krisis seperti tahun 1998. “Pasar keuangan dunia saat ini berbeda dari era sebelumnya, sehingga kebijakan harus disesuaikan dengan tantangan yang lebih kompleks,” jelas Marwan dalam wawancara terbaru.
Analisis Kondisi Ekonomi yang Masih Kuat
DPR mengingatkan bahwa kekuatan fundamental ekonomi Indonesia masih terjaga. Marwan menyatakan bahwa cadangan devisa negara terus berada dalam batas aman, utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terkendali, dan sektor perbankan tidak mengalami gangguan signifikan. “Kebijakan moneter dan fiskal harus berjalan sejalan dengan prinsip kehati-hatian, agar dampak negatif dari pelemahan rupiah tidak meluas ke sektor produktif,” tambahnya. Namun, ia menyoroti bahwa perlu adanya respons cepat dari pihak terkait untuk memastikan kepercayaan pasar tetap terjaga dalam situasi ekonomi yang dinamis.
“Situasi ekonomi yang menantang memerlukan kombinasi kebijakan yang terukur dan komunikasi yang jelas. Ini bukan hanya tentang penyesuaian rupiah, tetapi juga membangun keyakinan jangka panjang terhadap kebijakan pemerintah,” kata Marwan.
Strategi Stabilisasi dan Penguatan Komunikasi
Menurut Marwan, New Policy yang diterapkan harus mencakup strategi stabilisasi berbasis data fundamental dan pengelolaan inflasi. Ia menyarankan BI untuk terus mengintervensi pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pasar offshore secara proporsional. “Intervensi ini harus didukung oleh transparansi tinggi, agar tidak menimbulkan kesan arbitrase yang berlebihan,” imbuhnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan komunikasi kebijakan BI untuk mengurangi ketidakpastian yang mungkin memicu gejolak pasar.
Penerapan Kebijakan DHE dan LCS
Marwan menyoroti New Policy dalam bentuk pembatasan pembelian dolar AS tanpa transaksi dasar (DHE) sebagai langkah penting untuk memperkuat keseimbangan pasar. “Kebijakan ini seharusnya diterapkan secara bertahap agar tidak mengganggu aliran investasi dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya. Di sisi lain, ia mendukung percepatan penggunaan skema Local Currency Settlement (LCS) dengan negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan India. “Dengan LCS, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada dolar AS, yang menjadi penyebab utama volatilitas tukar nilai,” jelasnya.
“Penerapan New Policy tidak hanya berupa kebijakan moneter, tetapi juga perlu konsistensi dalam penerapan kebijakan fiskal dan struktural. Ini adalah elemen kunci untuk membangun kepercayaan pasar dalam jangka panjang,” pungkas Marwan.
Konsistensi Suku Bunga dan Manajemen Risiko
Marwan juga menyoroti peran suku bunga dalam New Policy. Ia menilai kenaikan suku bunga memiliki dampak signifikan terhadap aliran modal dan daya beli masyarakat. “Namun, peningkatan suku bunga harus diimbangi dengan data yang mendukung, agar tidak menimbulkan keterlambatan dalam pertumbuhan ekonomi,” katanya. Ia menyarankan pendekatan gradual dan data dependent dalam penyesuaian suku bunga, yang akan meminimalkan risiko terhadap sektor produktif dan kepercayaan investor.
Menurutnya, New Policy yang diterapkan harus menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi. “Indonesia perlu membangun kepercayaan pasar yang solid, agar bisa menghadapi tantangan global dengan lebih tenang dan efektif,” pungkasnya. DPR dan BI, kata Marwan, memiliki peran kritis dalam menjaga koordinasi kebijakan dan mencegah ketidakstabilan yang berkelanjutan.
“Kebijakan yang terukur dan komunikasi yang transparan adalah kunci sukses New Policy ini. Dengan memperkuat kepercayaan pasar, kita bisa mengurangi dampak negatif dari fluktuasi ekonomi global,” kata Marwan.
Komitmen Terhadap Penguatan Fundamental Ekonomi
Marwan menegaskan bahwa New Policy tidak boleh hanya fokus pada penanganan gejolak saat ini, tetapi juga harus menyiapkan fondasi ekonomi yang lebih kuat. “Penguatan fundamental seperti reformasi struktural, disiplin fiskal, dan pengelolaan inflasi harus menjadi prioritas utama,” imbuhnya. Ia menilai bahwa konsistensi kebijakan dalam jangka panjang akan membangun kepercayaan pasar yang lebih dalam, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Dengan New Policy yang terintegrasi dan konsisten, Indonesia bisa menjadi lebih tangguh terhadap krisis yang mungkin terjadi. Ini adalah kesempatan untuk memperkuat sistem keuangan dan ekonomi negara,” ujarnya.
