KPK Periksa Anggota Polri Terkait Kasus Suap Bupati Bekasi

KPK Telusuri Pengembangan Dugaan Suap di Lingkungan Pemkab Bekasi

Kabarberita911.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami perkara dugaan suap yang berkaitan dengan Bupati Bekasi periode 2025-2030, Ade Kuswara Kunang. Dalam pengembangan perkara ini, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang anggota Polri, Yayat Sudrajat yang juga dikenal dengan nama Lippo, sebagai saksi pada Kamis (10/9).

Pemeriksaan tersebut berlangsung di tengah penyidikan baru yang dibuka KPK pada Agustus 2026. Penyidikan ini memakai Surat Perintah Penyidikan atau Sprindik umum, sehingga belum ada pihak yang secara resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus tersebut.

“Sprindik Umum. Belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara ini. Sprindik baru per Agustus 2026,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (10/9).

Sprindik umum digunakan ketika penyidik masih menelusuri peristiwa pidana, peran para pihak, serta aliran dana yang berkaitan dengan perkara. Dengan pola ini, penetapan tersangka dapat dilakukan setelah KPK memperoleh kecukupan bukti selama proses penyidikan berjalan. Pemeriksaan saksi menjadi salah satu bagian penting untuk menguji rangkaian pertemuan, komunikasi, serta dugaan transaksi yang telah muncul dalam perkara sebelumnya.

Dakwaan Suap Rp11,4 Miliar

Ade Kuswara sebelumnya didakwa menerima suap dengan total Rp11,4 miliar dari pengusaha Sarjan. Sarjan diproses dalam berkas perkara yang terpisah. Dakwaan itu menempatkan sejumlah pertemuan dan lokasi di Kabupaten Bekasi maupun wilayah sekitarnya sebagai bagian dari dugaan penyerahan uang.

Penerimaan dana tersebut diduga berlangsung sejak Desember 2024 sampai Desember 2025. Lokasi yang disebut dalam rangkaian perkara mencakup Lippo Cikarang, restoran McDonald’s di Kabupaten Bekasi, rumah Sarjan di Kampung Gabus Singkil, serta Kantor Cabang Bank Jabar Banten atau bank bjb yang berada di lingkungan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Tempat lain yang masuk dalam uraian perkara antara lain Summarecon Mal Bekasi, Kantor PT Komala Ageng Langgeng Perkasa, rest area di ruas Tol Cipularang, Bebek Kaleyo di Lippo Cikarang, Pintu Tol Gabus Tambun Utara, Kawasan 8 Delta Silicon 8 Lippo Cikarang, dan Desa Cicau di Kabupaten Bekasi.

Beragamnya titik yang disebut dalam dakwaan menggambarkan bahwa penyidik dan penuntut perlu mencocokkan banyak unsur, termasuk waktu pertemuan, pihak yang hadir, serta hubungan setiap lokasi dengan dugaan pemberian uang. Keterangan para saksi dapat dipakai untuk menguji apakah peristiwa-peristiwa itu saling berkaitan atau memiliki tujuan tertentu dalam pengadaan pekerjaan pemerintah daerah.

Dugaan Pengaturan Paket Pekerjaan Tahun 2025

Jaksa menduga Ade Kuswara mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa uang tersebut diberikan agar ia bersama Abah Kunang dapat mengatur sejumlah paket pekerjaan pada tahun anggaran 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Paket-paket itu diduga diarahkan agar dimenangkan perusahaan milik Sarjan maupun perusahaan yang terafiliasi dengannya.

Sarjan tercatat sebagai Direktur PT Zaki Karya Membangun. Ia juga disebut memiliki CV Mancur Berdikari, CV Barok Kostruksi, CV Lor Jaya, CV Singkil Berkah Anugerah, serta PT Tirta Jaya Mandiri. Keterkaitan perusahaan-perusahaan tersebut menjadi bagian penting dalam penelusuran dugaan kepentingan bisnis pada proyek-proyek pemerintah daerah.

Dalam perkara yang berkaitan dengan pengadaan pemerintah, pembuktian tidak hanya berfokus pada ada atau tidaknya penyerahan uang. Penyidik juga perlu melihat tujuan dari pemberian, posisi para pihak, serta kemungkinan kaitan antara dana yang diduga diterima dan keputusan terkait paket pekerjaan. Karena itu, pengembangan penyidikan dapat mencakup pemeriksaan terhadap pihak yang mengetahui pertemuan awal, komunikasi lanjutan, atau aktivitas yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan tersebut.

Berawal Setelah Hasil Quick Count Pilkada

Rangkaian perkara bermula pada Desember 2024, setelah Sarjan mengetahui hasil quick count Pilkada Serentak yang menyatakan Ade Kuswara sebagai pemenang pemilihan Bupati Bekasi untuk masa jabatan 2025-2030. Setelah itu, Sarjan menemui Sugiarto dan meminta untuk dipertemukan dengan Ade Kuswara.

Tujuan pertemuan tersebut disebut berkaitan dengan keinginan Sarjan memperoleh paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pertemuan kemudian berlangsung di Restoran Gahyo, Lippo Cikarang, di Jalan M.H. Thamrin.

Dalam pertemuan itu, Sarjan hadir bersama Yayat Sudrajat dan Sugiarto. Mereka bertemu Ade Kuswara untuk menyampaikan ucapan selamat atas hasil pemilihan serta meminta maaf karena tidak memberikan dukungan selama masa kampanye. Sarjan juga menyatakan kesiapan mendukung program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pemeriksaan Yayat Sudrajat dalam pengembangan perkara berpotensi membantu penyidik memperjelas konteks pertemuan tersebut dan perkembangan hubungan para pihak setelahnya. Namun, status sebagai saksi berarti keterangannya masih diperlukan untuk kebutuhan penyidikan, sementara KPK belum mengumumkan tersangka baru dalam Sprindik yang diterbitkan pada Agustus 2026.

Perkembangan kasus ini akan menjadi perhatian karena menyangkut dugaan integritas dalam pelaksanaan pengadaan dan proyek pembangunan daerah. Penanganan melalui Sprindik umum menunjukkan penyidik masih membuka ruang untuk menelusuri fakta tambahan sebelum menentukan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.