Kejagung Tetapkan Toba Pulp Lestari Tersangka Korupsi Transfer Pricing

Kejagung Tetapkan PT Toba Pulp Lestari Tersangka Korupsi Transfer Pricing dengan Kerugian Negara Rp2 Triliun

Kabarberita911.com – Skandal perpajakan bernilai triliunan rupiah kini memasuki babak penyidikan formal. Kejaksaan Agung resmi menetapkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) sebagai tersangka korporasi atas dugaan korupsi dalam praktik transfer pricing yang berlangsung selama hampir dua dekade, yakni periode 2008 hingga 2025. Nilai kerugian keuangan negara yang dihitung dari hasil penyidikan mencapai Rp2 triliun — angka yang menempatkan perkara ini di antara kasus perpajakan terbesar yang pernah ditangani lembaga penegak hukum Indonesia.

Mekanisme Under Invoicing dan Manipulasi HS Code

Inti perkara ini berpusat pada praktik under invoicing, yaitu pelaporan nilai transaksi ekspor di bawah harga pasar yang wajar. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saiful Bahri Siregar, menguraikan bahwa PT TPL secara sistematis mengubah klasifikasi produk pulp yang dihasilkannya. Produk yang secara karakteristik, kegunaan, dan nilai seharusnya dikategorikan sebagai dissolving pulp justru dilaporkan dengan kode HS yang berbeda.

“Seharusnya merupakan produk dissolving pulp, namun diubah menjadi produk paper grade pulp atau bleached hardwood kraft pulp atau BHKP.”

Manipulasi kode HS ini bukan sekadar kesalahan administratif. Dalam sistem perdagangan internasional, setiap kode HS menentukan tarif bea masuk, regulasi teknis, dan — yang paling krusial dalam konteks ini — harga referensi yang menjadi dasar perhitungan kewajiban pajak. Dengan menggeser klasifikasi produk, nilai faktur ekspor dapat ditekan secara artifisial, sehingga selisih harga yang seharusnya menjadi objek pajak di Indonesia justru mengalir keluar sebagai keuntungan di yurisdiksi lain.

Alur Penjualan dan Pihak yang Terlibat

Produk pulp hasil manipulasi klasifikasi tersebut dijual oleh PT TPL ke dua entitas: Macau Marketing International Ltd di luar negeri, serta Asia Pacific Rayon yang beroperasi di dalam negeri Indonesia. Kedua jalur penjualan ini menjadi titik temu bagi praktik transfer pricing yang diduga merugikan kas negara.

Saiful Bahri Siregar menambahkan bahwa PT TPL tidak menyerahkan dokumen transfer pricing (TP Doc) maupun laporan Surat Pemberitahuan Pajak Badan (SPT) kepada kantor pelayanan pajak yang berwenang ketika pemeriksaan kewajaran harga transaksi sedang berlangsung. Lebih jauh, ia menyebut bahwa perusahaan secara melawan hukum bekerja sama dengan pejabat berwenang agar pengawasan tidak dilaksanakan.

“PT TPL Tbk secara melawan hukum bekerja sama dengan pejabat yang berwenang agar tidak dilakukan pengawasan.”

Peran Dua Pegawai Ditjen Pajak

Kejagung juga telah menetapkan dua orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Keduanya, yang diidentifikasi dengan inisial BP dan SR, bertugas sebagai supervisor dalam pemeriksaan pajak atas PT Toba Pulp Lestari. Peran mereka menjadi krusial karena dalam proses review, telaah KKP (Kertas Kerja Pemeriksaan) dan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) tidak disusun berdasarkan audit program yang telah ditetapkan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara.

Akibat kongkalikong tersebut, pejabat yang berwenang tidak melakukan perbandingan harga atas TP Doc dan SPT korporasi milik PT TPL. Tanpa perbandingan harga, kewajaran transaksi antarafiliasi tidak pernah diuji, dan praktik under invoicing dapat berlangsung tanpa hambatan selama periode yang sangat panjang.

“Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, tim penyidik pada hari ini telah menetapkan korporasi PT TPL Tbk sebagai tersangka.”

Konteks Transfer Pricing di Indonesia

Transfer pricing menjadi salah satu sumber erosi basis pajak terbesar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Ketika perusahaan multinasional atau konglomerasi menjual barang atau jasa antarafiliasi di harga yang tidak mencerminkan nilai pasar, keuntungan dapat dipindahkan ke yurisdiksi ber-pajak rendah. Indonesia telah memperkuat regulasi transfer pricing melalui Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan dalam UU PPh, namun penegakan di lapangan kerap menghadapi tantangan struktural: kompleksitas produk, keterbatasan data pembanding, dan potensi konflik kepentingan di dalam otoritas pajak itu sendiri.

Kasus PT TPL memperlihatkan bagaimana celah pengawasan internal di Ditjen Pajak dapat dieksploitasi selama bertahun-tahun. Periode 2008–2025 menunjukkan bahwa praktik tersebut berlangsung lintas beberapa rezim kebijakan perpajakan, melewati berbagai pergantian kepemimpinan di otoritas pajak, tanpa terdeteksi hingga akhirnya menjadi perkara pidana.

Respons Korporasi

Sebelum penetapan tersangka oleh Kejagung, PT Toba Pulp Lestari telah memberikan pernyataan resmi melalui Direktur sekaligus Corporate Secretary-nya, Anwar Lawden, pada Kamis (20/8). Ia menyatakan bahwa perseroan telah menerima informasi terkait perkara dan sedang melakukan pendalaman serta verifikasi internal.

“Perseroan akan menyampaikan informasi lebih lanjut kepada BEI dan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila telah tersedia informasi yang material, relevan, dan dapat diverifikasi.”

Anwar menegaskan bahwa perusahaan tetap berkomitmen menjalankan kegiatan usaha serta memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pernyataan tersebut disampaikan melalui mekanisme keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, mengingat PT TPL Tbk merupakan emiten yang tercatat di pasar modal dan wajib memberikan pengungkapan material kepada investor.

Implikasi dan Langkah Selanjutnya

Penetapan tersangka korporasi membuka fase penyidikan lanjutan yang berpotensi mencakup penghitungan kerugian negara secara final, penyitaan aset, serta proses persidangan pidana korporasi. Bagi dua tersangka individu dari Ditjen Pajak, perkara ini juga menggarisbawahi risiko pidana bagi pejabat pajak yang gagal menjalankan fungsi pengawasan secara independen. Di sisi lain, bagi dunia usaha, kasus ini menjadi pengingat bahwa otoritas pajak dan penegak hukum kini semakin aktif menelusuri transaksi antarafiliasi bernilai besar, khususnya di sektor-sektor dengan rantai pasok lintas negara seperti pulp dan kertas.