Mendagri Dorong Peran Pemda & Forkopimda dalam Gerakan Indonesia ASRI

Presiden Prabowo Perintahkan Penataan Kota Bersih, Mendagri Tito Karnavian Turunkan Instruksi ke Seluruh Pemda

Kabarberita911.com – Di tengah meningkatnya tekanan pengelolaan sampah di kawasan perkotaan Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa seluruh pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) wajib mengaktifkan kembali Gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI). Instruksi tersebut bukan sekadar seremonial; ia merupakan penjabaran langsung dari mandat Presiden Prabowo Subianto yang menuntut transformasi nyata dalam kebersihan dan kerapian tata ruang kota di seluruh pelosok negeri.

Pernyataan itu dilontarkan Tito pada Kamis (3/9) malam, saat menghadiri acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Kalimantan yang digelar di Hotel Platinum, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Forum penghargaan tahunan bagi kepala daerah berkinerja unggul ini menjadi panggung bagi Tito untuk menyampaikan pesan politik-kebijakan yang jauh melampaui sekadar pemberian piala.

Mandat Presiden: Bersih dari Hulu hingga Hilir

Tito menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo tidak berhenti pada satu titik penanganan sampah. Perintahnya bersifat holistik — mencakup pengurangan volume limbah sejak tahap rumah tangga (hulu) hingga proses pengolahan akhir (hilir). Dalam konteks ini, pemerintah pusat dan daerah dipandang sebagai satu kesatuan operasional yang harus bergerak serentak.

“Beliau (Presiden) ingin agar kita, semua program, pusat dan daerah, untuk membuat kota menjadi bersih. Artinya pengurangan sampah, baik dari hulu, semenjak di rumah tangga, maupun di hilir,” ujar Mendagri.

Secara teknis, pendekatan hulu berarti menekan produksi sampah di sumbernya melalui edukasi perilaku konsumsi, pemilahan di tingkat rumah tangga, dan regulasi kemasan. Sementara pendekatan hilir mencakup pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan akhir. Tito menekankan bahwa kedua ujung rantai tersebut tidak boleh dipisahkan; keberhasilan satu sisi tanpa dukungan sisi lain akan menghasilkan dampak yang parsial dan tidak berkelanjutan.

Strategi Operasional: Energi, 3R, dan Gotong Royong

Di antara instrumen yang dipaparkan Tito, konversi sampah menjadi energi (waste-to-energy) disebut sebagai salah satu jalur strategis untuk mengurangi volume residu sekaligus menghasilkan nilai ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan tren global di mana negara-negara dengan kepadatan penduduk tinggi memanfaatkan teknologi termokimia dan biokimia untuk mengubah limbah padat menjadi listrik atau panas.

Di samping teknologi, Presiden Prabowo juga mendorong penerapan prinsip 3R — reduce, reuse, recycle — sebagai kerangka perilaku kolektif. Tito menambahkan bahwa dimensi sosial dari gerakan ini dapat diperkuat melalui kegiatan korve atau kerja bakti berbasis gotong royong, praktik yang selama ini telah dijalankan oleh berbagai instansi pemerintah, TNI-Polri, dan organisasi kemasyarakatan di tingkat kelurahan maupun desa.

Keterlibatan rutin seluruh lapisan aparatur daerah, menurut Tito, merupakan variabel penentu. Tanpa konsistensi kebijakan dari gubernur, bupati, hingga wali kota, gerakan kebersihan akan tetap bersifat sporadis dan mudah padam.

“Kalau semua kepala daerah, seluruh gubernur-gubernur, bupati, wali kota semua membuat kebijakan yang sama, BUMN semua membuat kebijakan yang sama, bersihlah sebagian,” ujar Tito.

Estetika Tata Kota: Dari Spanduk Berantakan ke Videotron

Perhatian Presiden tidak terbatas pada persoalan limbah. Tito mengungkapkan bahwa Prabowo juga menyoroti kerapian visual ruang publik, khususnya penataan media promosi seperti spanduk dan baliho yang selama ini kerap merusak lanskap kota. Presiden meminta agar pemasangan media luar ruang dilakukan secara tertib, memperhatikan estetika, dan mengadopsi praktik yang lazim di negara-negara maju.

Salah satu solusi yang disebut Tito adalah pemanfaatan videotron — layar digital bercahaya — sebagai pengganti baliho statis. Dengan videotron, satu titik dapat menampilkan beragam pesan promosi secara bergantian tanpa menumpuk struktur fisik di sepanjang jalan. Hasilnya, tata ruang kota tetap terlihat rapi sekaligus tetap memenuhi kebutuhan informasi publik dan komersial.

Kategori Penghargaan dan Dorongan Kompetisi Antar-Daerah

Komitmen terhadap kebersihan dan lingkungan tercermin secara konkret dalam struktur penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II. Tahun ini, panitia memasukkan kategori khusus Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, yang menempatkan kinerja daerah dalam pengelolaan limbah dan pemeliharaan ruang publik sebagai indikator prestasei yang dapat diukur dan dibandingkan.

Tito berharap keberadaan kategori tersebut menciptakan insentif kompetitif antar-daerah, mendorong pemda untuk terus meningkatkan kualitas infrastruktur pengelolaan sampah, memperluas cakupan layanan pengangkutan, serta menjaga estetika kawasan permukiman dan komersial.

Ekspansi Kategori: Pertumbuhan Ekonomi Masuk Radar Penilaian

Menutup paparannya, Tito mengungkapkan bahwa dalam diskusi singkat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Wini Latif, disepakati penambahan satu kategori penilaian baru: pertumbuhan ekonomi daerah. Tito menilai bahwa setiap pemerintah daerah sesungguhnya memahami mekanisme untuk mendorong laju pertumbuhan, dan kompetisi antar-daerah dalam indikator ekonomi akan menjadi ruang pembelajaran kolektif.

“Tadi saya barusan diskusi dengan Ibu Wini (Kepala BPS), beliau meminta dimasukkan satu lagi (kategori penilaian) yaitu masalah pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi daerah juga perlu dan semua pemerintah daerah paham cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Biar nanti sama-sama belajar,” pungkas Tito.

Penambahan kategori ekonomi ini menandai pergeseran narasi penghargaan daerah dari sekadar pelayanan dasar menuju dimensi pembangunan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi tidak lagi hanya mengukur seberapa bersih jalanan atau seberapa cepat layanan publik diproses, tetapi juga seberapa mampu sebuah daerah menggerakkan roda perekonomiannya secara berkelanjutan — sebuah standar yang, jika dijalankan secara konsisten, berpotensi mengubah lanskap tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia secara fundamental.