Muhadjir Sebut Pelaksanaan Haji Tak Boleh Bertentangan MoU Arab Saudi

Kuota Haji Tambahan dan Ikatan MoU: Saksi Kunci Buka Tabir Perselisihan Hukum di Pengadilan Tipikor

Kabarberita911.com – Persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023–2024 kembali memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana sebuah memorandum of understanding (MoU) antara dua negara mengikat tindakan pemerintah di lapangan? Jawabannya menjadi inti kesaksian Muhadjir Effendy, mantan Menteri Agama Ad Interim tahun 2022 yang kini menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, ketika ia dihadirkan Jaksa Penuntut Umum KPK sebagai saksi di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Selasa (1/9) malam.

Di ruang sidang yang sama, tiga nama duduk di kursi terdakwa: Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo; Ishfah Abidal Azis yang akrab disapa Gus Alex, mantan staf khusus Yaqut; serta Ismail Adham, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour). Perselisihan hukum ini berpusat pada pengelolaan 20.000 kuota haji tambahan yang dialokasikan Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia dan kemudian didistribusikan melalui Kementerian Agama.

Saksi Muhadjir: MoU Tak Boleh Dilanggar

Dalam interogasi di hadapan majelis hakim, Muhadjir ditegaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji wajib berlandaskan kesepakatan bilateral yang telah ditandatangani kedua negara. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan yang menyimpang dari isi MoU tersebut.

“Tahu enggak bahwa pelaksanaan ibadah haji itu harus berbasis pada MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia? Jadi, ada MoU antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji?”

Muhadjir menjawab singkat: “Iya.” Ketika ditanya lebih lanjut apakah pemerintah boleh melakukan tindakan berbeda dari isi MoU yang sudah ditandatangani bersama, Muhadjir kembali tegas.

“Sejauh mana MoU itu mengikat kedua negara, Pak? Bolehkah, saya konkretkan, boleh enggak MoU yang sudah ditandatangani kemudian kita Pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan yang berbeda dengan MoU yang sudah ditandatangani bersama?”

“Mestinya tidak bisa,” jawab Muhadjir.

Kesaksian ini penting karena menyentuh inti dakwaan: apakah distribusi kuota tambahan yang dilakukan Kementerian Agama pada periode 2023–2024 telah melewati batas kewenangan yang ditetapkan dalam kerangka kerja sama bilateral.

Posisi Yaqut: Pembagian Kuota Harus Sepakat Bersama

Sebelumnya, pada Jumat (21/8), Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pandangannya bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan sepihak untuk menentukan pembagian kuota haji tambahan. Ia menekankan bahwa otoritas tertinggi dalam penyelenggaraan haji berada di tangan Kerajaan Arab Saudi, sehingga setiap keputusan terkait alokasi kuota harus melalui jalur konsultasi dan kesepakatan bersama.

Yaqut merujuk pada MoU yang ditandatangani langsung oleh dirinya bersama Menteri Agama Kerajaan Arab Saudi pada 8 Januari 2024. Dokumen tersebut, menurutnya, secara eksplisit mengatur mekanisme pembagian kuota tambahan.

“Yang paling penting adalah terkait dengan pembagian kuota tambahan ya, Pemerintah Indonesia itu tidak bisa berdiri sendiri, artinya tidak bisa memutuskan itu sendiri. Ini harus didasarkan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dan itu jelas tertuang pada MoU yang kami tandatangani, saya bersama menteri haji Kerajaan Saudi Arabia pada tanggal 8 Januari 2024.”

Pernyataan ini sejalan dengan argumen kuasa hukum Yaqut, Mellisa Anggraini, yang menyebut pembagian kuota tambahan yang dipersoalkan KPK merupakan hasil kesepakatan bilateral, bukan keputusan unilateral Indonesia.

KPK: Arab Saudi Tidak Terlibat dalam Mekanisme Pembagian

Posisi KPK justru berseberangan. Lembaga antikorupsi tersebut menyatakan bahwa pihak Arab Saudi tidak memiliki kepentingan langsung terhadap bagaimana kuota tambahan tersebut dibagi di dalam negeri Indonesia. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa sebelum MoU diteken, terdapat pertemuan untuk mengatur pembagian 50 persen kuota untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler, dengan alasan yang menurut KPK sudah dikondisikan sebelumnya oleh pihak Kementerian Agama.

“Nah, pihak Arab itu sebenarnya enggak mau tahu urusan pembagiannya. Mau dibagi 50-50, mau dibagi berapa pun, yang penting dia sudah kasih 20.000 (kuota haji tambahan) itu.”

Taufik menambahkan bahwa surat permohonan ke Kementerian Haji Arab yang menjadi dasar pembagian tersebut dibuat atas sepengetahuan dan ditandatangani langsung oleh Yaqut. Pernyataan ini disampaikan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Sabtu (22/8) dini hari, seusai konferensi pers terkait penangkapan Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq beserta pihak-pihak terkait.

“Jadi, dia Arab kalau dibilang ini 50-50 dari… sudah diketahui Arab, ya Arab sebenarnya enggak mau tahu. Itu memang setting-an dari pihak Kemenag yang di sini, yang di Indonesia, dan kami punya surat permohonannya ke Kementerian Haji Arab yang itu dibuat atas sepengetahuan Gus Yaqut dan ditandatangani oleh Gus Yaqut.”

Skala Kasus dan Prospek Hukum

Empat orang diproses hukum dalam perkara ini. Berdasarkan perhitungan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugian negara yang diduga timbul dari pengelolaan kuota haji tambahan periode 2023–2024 mencapai Rp622.090.207.166,41 atau sekitar Rp622 miliar. Angka tersebut mencakup selisih antara nilai kuota yang seharusnya diterima negara dengan realisasi keuangan yang tercatat.

Jaksa KPK merencanakan pemanggilan 303 saksi sepanjang proses persidangan. Putusan akhir dijadwalkan pada bulan Desember 2026. Dengan jumlah saksi yang sangat besar dan kompleksitas isu hukum yang melibatkan perjanjian bilateral, perkara ini dipandang sebagai salah satu uji coba paling komprehensif terhadap batas kewenangan eksekutif dalam pengelolaan kuota ibadah haji di Indonesia.

Bagi publik, perkara ini juga menyoroti mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Setiap tahun, ratusan ribu jemaah Indonesia menunaikan ibadah haji dengan biaya yang sebagian besar bersumber dari tabungan dan alokasi negara. Ketika kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah menjadi objek sengketa hukum, pertanyaan tentang transparansi dan kepatuhan terhadap kerangka kerja sama internasional menjadi semakin relevan bagi kepercayaan publik terhadap institusi keagamaan dan negara.