DPR Soroti Fenomena Cicil Utang KDKMP Meski Modal Belum Cair

Koperasi Merah Putih Terjebak Cicilan Dana Desa: Modal Belum Turun, Tagihan Sudah Datang

Kabarberita911.com – Sebuah paradoks administratif tengah menggerogoti ribuan koperasi tingkat desa di seluruh Indonesia. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang baru berdiri sudah dipaksa menanggung kewajiban pembayaran cicilan yang bersumber dari Dana Desa, padahal modal usaha yang menjadi alasan keberadaan mereka belum pernah menyentuh rekening. Koperasi yang seharusnya menjadi mesin ekonomi lokal justru berubah menjadi beban fiskal bagi anggaran desa sebelum satu pun aktivitas produktifnya berjalan.

Isu ini mencuat ke permukaan dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI yang digelar di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (1/9), bersama Menteri Koperasi Ferry Julianto. Anggota Komisi VI Zulfikar Hamonangan, yang mewakili daerah pemilihan Tangerang Raya, mengangkat persoalan tersebut sebagai prioritas yang menuntut penyelesaian segera.

Skala Masalah di Lapangan

Dari wilayah Tangerang Raya saja, data yang diterima Zulfikar menunjukkan sekitar 350 unit Koperasi Merah Putih telah terbentuk atau mulai beroperasi. Angka yang tampak mengesankan pada permukaan itu menyimpan masalah struktural: hampir separuh dari koperasi tersebut belum menerima permodalan usaha sama sekali. Artinya, ratusan entitas ekonomi desa kini berada dalam posisi harus membayar cicilan tanpa memiliki aset produktif yang menghasilkan pendapatan.

“Sehingga hari ini, 50 persen dari Koperasi Merah Putih yang ada belum mendapatkan permodalan usaha kepada mereka.”

Zulfikar mengidentifikasi dua penyebab utama keterlambatan penyaluran modal. Pertama, banyak koperasi belum menjalani proses survei ulang yang menjadi prasyarat administratif. Kedua, entitas-entitas tersebut belum tercatat dalam sistem pendataan daring yang menjadi pintu masuk bagi dukungan permodalan. Akibatnya, koperasi terjebak dalam celah birokrasi: sudah terdaftar secara formal, namun belum memenuhi syarat teknis untuk menerima dana.

Metafora Kredit Kendaraan

Untuk menggambarkan betapa tidak masuk akalnya situasi ini, Zulfikar menggunakan analogi yang mudah dipahami publik. Ia menyamakan posisi koperasi dengan seseorang yang telah menandatangani kontrak kredit kendaraan, namun kendaraannya sendiri belum tiba di garasi. Pembayaran bulanan tetap berjalan, sementara manfaat dari aset tersebut belum dinikmati.

“Sementara operasional mereka belum berjalan, sudah nyicil. Ibarat orang sudah ambil mobil, kredit, mobilnya belum datang, tapi nyicil mobil atau motor yang harus dia bayarkan. Kan ini aneh. Kendaraannya belum mereka nikmati, mereka harus melakukan tahapan pembayaran cicilan melalui dana desa. Ini harus diselesaikan.”

Implikasi dari kondisi ini tidak sepele. Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang seharusnya mendorong pembangunan dan pemberdayaan ekonomi warga. Ketika sebagian dari dana tersebut terserap untuk membayar cicilan koperasi yang belum produktif, ruang fiskal desa menyempit. Program lain—mulai dari infrastruktur kecil, kesehatan, hingga pendidikan—berpotensi tergeser oleh kewajiban yang seharusnya tidak pernah muncul.

Panggilan untuk Pelatihan Generasi Muda

Di luar persoalan cicilan, Zulfikar juga menekan Kementerian Koperasi agar mengalokasikan anggaran pelatihan yang secara spesifik menyasar generasi muda, termasuk Generasi Z. Ia menilai minat anak muda terhadap model koperasi masih sangat rendah, bukan karena ketidaktahuan semata, melainkan karena mereka belum melihat prospek ekonomi yang konkret dari keanggotaan koperasi.

“Tolonglah sisihkan kegiatan dengan pemuda yang terkait masalah koperasi, pemahaman tentang koperasi, serta peran pemuda di koperasi tersebut.”

Konteks demografis memperkuat urgensi permintaan ini. Indonesia memiliki populasi usia muda yang sangat besar, dan tanpa narasi ekonomi yang meyakinkan, koperasi berisiko menjadi institusi yang dipersepsikan usang dan tidak relevan oleh generasi yang tumbuh bersama platform digital dan model bisnis berbasis teknologi. Pelatihan yang dirancang khusus untuk segmen ini bukan sekadar program sosial, melainkan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan model ekonomi koperasi itu sendiri.

Koperasi sebagai Agregator, Bukan Pengecer

Poin terakhir yang ditegaskan Zulfikar menyentuh arsitektur rantai pasok pangan nasional. Ia mendorong agar Koperasi Merah Putih tidak sekadar berfungsi sebagai pengecer barang dari perusahaan besar atau BUMN pangan. Peran tersebut, menurutnya, menempatkan koperasi di posisi paling lemah dalam rantai nilai: membeli di harga tinggi, menjual di harga rendah, dan tidak memiliki kendali atas sumber produksi.

Model yang ia usulkan justru terbalik. Koperasi Merah Putih harus menjadi agregator hasil produksi masyarakat desa—mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga perikanan. Produk yang dihasilkan petani, peternak, dan nelayan di tingkat desa ditampung dan dibeli oleh koperasi, kemudian disalurkan ke Perum Bulog sebagai pembeli akhir atau distributor nasional.

“Bukan terbalik. Koperasi berharap barang dari Bulog. Tapi harusnya Koperasi Merah Putih-lah yang membeli produk hasil pertanian dan peternakan yang ada di tiap desa, Koperasi Merah Putih yang membelinya, lalu setelah dibeli oleh Koperasi Merah Putih, dijual ke Bulog.”

Dalam skema ini, koperasi memegang posisi strategis sebagai pembeli pertama dan agregator volume. Ia memperoleh margin yang wajar dari transaksi, membangun cadangan modal secara organik dari aktivitas produktif, dan sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produsen kecil di desa. Bulog, di sisi lain, tetap menjalankan fungsi stabilisasi harga dan distribusi nasional tanpa harus turun ke tingkat mikro pengadaan.

Tanpa koreksi arah kebijakan, KDKMP berisiko menjadi proyek administratif yang menghabiskan anggaran desa tanpa menghasilkan nilai ekonomi. Cicilan yang berjalan tanpa modal, tanpa pelatihan SDM muda, dan tanpa posisi agregator dalam rantai pasok akan mengubah koperasi dari instrumen pemberdayaan menjadi beban struktural yang terus-menerus menggerus kapasitas fiskal desa. Rapat kerja Komisi VI bersama Menteri Koperasi Ferry Julianto menjadi momentum untuk memastikan bahwa desain kebijakan di atas kertas tidak lagi tercermin sebagai penderitaan di tingkat lapangan.