China Kritik Pidato PM Jepang, Desak Tinjau Ulang Sejarah Perang

Beijing Desak Tokyo Hadapi Masa Lalu Militerisme Usai Pidato Peringatan Perang

Kabarberita911.com – China Kritik Pidato PM Jepang menjadi sorotan utama diplomasi Asia pada pekan ini. Pada Senin (17/8), Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengeluarkan pernyataan resmi yang mendesak pemerintah Jepang melakukan refleksi mendalam terhadap apa yang disebut Beijing sebagai “kejahatan perang” di masa lampau. Pernyataan itu dilontarkan sehari setelah upacara peringatan korban perang yang digelar pada Sabtu (15/8), momen yang menandai 81 tahun sejak Jepang menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia II. Tekanan diplomatik tersebut datang di tengah meningkatnya ketegangan bilateral antara kedua negara tetangga raksasa itu.

Reaksi Resmi Beijing terhadap Pidato Takaichi

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyampaikan komitmen terhadap perdamaian dalam pidatonya di acara tahunan peringatan korban perang. Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Juan, menilai isi pidato tersebut sebagai upaya “memutar balik roda sejarah.” Menurut Lin, Takaichi berbicara secara ambigu soal kejahatan perang Jepang serta menghindari penggunaan frasa kunci seperti “penyesalan” dan “pelajaran yang dipetik” — dua istilah yang selama puluhan tahun menjadi bagian tak terpisahkan dari pernyataan resmi Tokyo terkait masa lalu militer.

“Kami kembali mendesak mereka yang memimpin pemerintah Jepang untuk mendengarkan suara rakyatnya dan komunitas internasional, merenungkan secara mendalam kejahatan perang, memutus hubungan dengan militerisme, dan berhenti melangkah lebih jauh di jalan yang salah,” kata Lin, sebagaimana dilansir Anadolu Agency.

China Kritik Pidato PM Jepang kali ini bukan sekadar reaksi seremonial. Beijing secara eksplisit menyebut bahwa pilihan kata Takaichi mengindikasikan keinginan untuk memutihkan narasi sejarah agresi Jepang dan membalikkan putusan sejarah yang telah mapan di kawasan Asia-Pasifik. Bagi pemerintah Tiongkok, setiap pelemahan bahasa penyesalan resmi Tokyo dianggap sebagai sinyal berbahaya bagi stabilitas kawasan.

Pergeseran Nada dari Pemerintahan Sebelumnya

Takaichi menghadiri upacara peringatan tersebut untuk pertama kalinya sejak menjabat pada Oktober lalu. Yang menjadi sorotan utama adalah ketiadaan frasa yang pernah dipakai pendahulunya, Shigeru Ishiba, pada peringatan tahun 2025. Ishiba kala itu secara eksplisit menegaskan “penyesalan” Jepang atas perang serta menyatakan “tekad kuat untuk menolak perang.” Beijing membaca perbedaan pilihan kata antara kedua pemimpin itu sebagai pergeseran kebijakan yang signifikan, bukan sekadar variasi retoris.

“Hanya dengan menghadapi dan belajar dari sejarah, seseorang dapat menghindari pengulangan kesalahan masa lalu,” ujar Lin dalam pernyataan yang sama.

Perlu dicatat bahwa tahun ini juga menandai 81 tahun kemenangan Tiongkok dalam Perang melawan Jepang yang kedua (1937–1945), sebuah tonggak sejarah yang terus menjadi rujukan utama dalam narasi resmi Beijing soal hubungan bilateral dengan Tokyo. Setiap peringatan tahunan menjadi panggung di mana kedua negara menguji ulang batas-batas diplomatik mereka.

Ketegangan Tambahan: Kunjungan ke Kuil

Dalam pernyataan yang sama, Lin turut menyinggung kunjungan sejumlah anggota kabinet dan tokoh politik Jepang — termasuk Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi — ke sebuah kuil yang di mata Beijing menjadi simbol dukungan terhadap “perang agresi.” Kunjungan tersebut memperuncing ketegangan diplomatik di antara kedua negara dan memperkuat kesan bahwa pemerintahan Takaichi bergerak menjauh dari posisi pendahulunya soal rekonsiliasi sejarah.

FAQ: China Kritik Pidato PM Jepang

Apa yang dikritik Beijing dari pidato Takaichi?

Beijing mengkritik ketiadaan kata-kata eksplisit seperti “penyesalan” dan “pelajaran yang dipetik” dalam pidato peringatan perang Takaichi. Menurut juru bicara Lin Juan, pidato tersebut terlalu ambigu soal kejahatan perang Jepang dan dinilai sebagai upaya memutar balik narasi sejarah yang telah disepakati.

Bagaimana perbedaan dengan pernyataan tahun sebelumnya?

Pada peringatan tahun 2025, PM Shigeru Ishiba secara eksplisit menggunakan kata “penyesalan” dan menyatakan “tekad kuat untuk menolak perang.” Takaichi tidak mengulang frasa-frasa tersebut, dan Beijing membaca perbedaan itu sebagai perubahan arah kebijakan, bukan sekadar variasi bahasa.

Apa implikasi diplomatik dari kritik ini?

Kritik Beijing memperuncing ketegangan bilateral, terutama karena datang bersamaan dengan kunjungan anggota kabinet Jepang ke kuil yang dianggap simbol militerisme. Kedua isu ini memperkuat tekanan diplomatik dan berpotensi memengaruhi hubungan ekonomi serta keamanan di kawasan Asia-Pasifik.