Pemerintah Kebut Pemulihan Infrastruktur dan Pangan di Solok Raya

Upaya Akselerasi Pemulihan Solok Raya: Infrastruktur dan Ketahanan Pangan

Kabarberita911.com – Proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Solok Raya sedang dipercepat oleh pemerintah pusat. Fokus utama saat ini tertuju pada pembangunan infrastruktur vital, penyediaan hunian tetap, pengendalian banjir, serta pemulihan lahan pertanian yang terdampak. Tersedianya anggaran yang memadai menjadi kunci agar manfaat program dapat segera dinikmati oleh masyarakat setempat.

Kegiatan monitoring dan evaluasi khusus yang dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatra berlangsung di Kabupaten Solok dan Kota Solok pada Kamis, 13 Agustus 2026. Kepala Posko Nasional Satgas PRR, Wahyu Bintono Hari Bawono, memimpin langsung peninjauan ke lokasi-lokasi terdampak. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan pemerintah daerah, Forkopimda, BPBD, serta berbagai organisasi perangkat daerah teknis lainnya.

Realisasi Anggaran di Kabupaten Solok

Kabupaten Solok telah menerima dukungan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp144 miliar. Dari total alokasi tersebut, sektor kesehatan mencatatkan realisasi tertinggi sebesar 91 persen dari lebih Rp6 miliar. Sektor ekonomi menyusul dengan capaian 57 persen dari Rp45 miliar. Sementara itu, realisasi pendidikan masih berada di kisaran 6-7 persen dari alokasi lebih Rp3 miliar. Untuk bidang infrastruktur, realisasi baru mencapai 6,7 persen dari lebih Rp88 miliar.

Penurunan realisasi anggaran infrastruktur terutama disebabkan oleh proses penyesuaian harga satuan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang belum selesai. Hal ini menghambat pelaksanaan lelang maupun pekerjaan fisik di lapangan. Satgas PRR mendorong Pemkab Solok untuk menetapkan batas waktu penyelesaian dokumen RAB agar seluruh kegiatan dapat segera masuk ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

“Penyesuaian harga satuan dan RAB harus segera dituntaskan. Sisa waktu tahun anggaran perlu dimanfaatkan secara disiplin karena anggaran infrastruktur ini berkaitan langsung dengan pemulihan konektivitas dan pelayanan masyarakat. Kami mendorong proyek segera masuk tahap pengadaan agar manfaatnya cepat dirasakan warga,” ujar Wahyu dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 15 Agustus 2026.

Pemulihan Hunian dan Lahan Pertanian

Perhatian khusus juga diberikan kepada kebutuhan relokasi 259 keluarga yang rumahnya rusak berat di Kabupaten Solok. Kuota awal untuk pembangunan hunian tetap saat ini baru mencakup 60 unit. Pemkab Solok didorong untuk segera mengajukan penambahan kuota sebanyak 199 unit kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, percepatan legalitas pemanfaatan 50 unit Rusun Nelayan di Nagari Muaro Pingai menjadi bagian dari upaya penyediaan hunian bagi warga terdampak.

Penanganan sedimentasi dan material kayu sisa galodo di Sungai Sawah, Nagari Junjung Sirih, juga perlu diperkuat. Langkah ini krusial untuk mencegah luapan air kembali merusak lahan pertanian warga. Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan alat berat dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menangani masalah sedimentasi tersebut. Pemerintah daerah pun melanjutkan pembersihan sungai, normalisasi darurat, serta penyediaan jembatan transisi di Nagari Muaro Pingai.

Dampak Bencana di Kota Solok

Banjir bandang dan longsor yang terjadi pada November 2025 di Kota Solok berdampak pada 2.978 keluarga atau total 9.375 jiwa di sembilan kelurahan. Bencana tersebut merusak sekitar 14 kilometer badan jalan dan empat ruas sungai. Kerusakan lain mencakup 11 titik jaringan irigasi, 292 fasilitas UMKM, satu koperasi, serta empat sistem penyediaan air minum.

Sebagai bagian dari penanganan permanen, proyek pengendalian banjir dan normalisasi Batang Gawan serta Batang Lembang senilai Rp170 miliar kini memasuki tahap tender tahun jamak. Proyek ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang bagi wilayah rawan banjir tersebut. Penanganan 115 hektare sawah terdampak menjadi agenda mendesak karena kerusakan tanggul, sedimentasi, dan sampah mengganggu pasokan air ke lahan pertanian.

Terbatasnya akses alat berat turut memperlambat proses pemulihan lahan tersebut. Satgas PRR bersama Pemerintah Kota Solok mengoordinasikan pompanisasi darurat untuk menjaga pasokan air ke sawah terdampak. Dukungan bibit cadangan dan pompa berskala besar akan dikonsolidasikan dengan Kementerian Pertanian guna mencegah gagal panen. Satgas PRR memastikan asistensi kepada pemerintah daerah akan terus berlanjut. Konsolidasi dengan Kementerian PKP, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pertanian juga akan terus dilakukan.