10 Poin Penting RAPBN 2027 yang Dijabarkan Prabowo di Depan DPR

Transformasi Indonesia: Prabowo Paparkan 10 Agenda Strategis dalam RAPBN 2027

Kabarberita911.com – Presiden Prabowo Subianto menguraikan sepuluh langkah strategis yang akan membentuk agenda transformasi nasional melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2027 beserta Nota Keuangannya disampaikan di gedung DPR RI pada Jumat, 14 Agustus 2026. Agenda ini mencakup berbagai sektor mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur ekonomi modern seperti bursa komoditas dan pusat keuangan internasional.

Menurut Prabowo, RAPBN 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Anggaran negara mencapai Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan Rp3.426 triliun dan pembiayaan Rp671,2 triliun. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun 2027, inflasi 2,5 persen, serta penurunan tingkat kemiskinan ke kisaran 6-6,5 persen.

Agenda Kesehatan dan Pendidikan

Salah satu fokus utama adalah pembenahan layanan kesehatan. Pemerintah berencana merenovasi 10.000 puskesmas yang tersebar di 7.285 kecamatan mulai tahun 2027. Setiap puskesmas akan menerima anggaran perbaikan sebesar Rp4 miliar. Selain itu, pembangunan atau renovasi 514 laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) di seluruh kabupaten dan kota juga akan dilakukan dengan target penyelesaian paling lambat tahun 2030.

Pemerintah juga berkomitmen membangun dan merevitalisasi 441 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar setiap kabupaten dan kota memiliki fasilitas rumah sakit yang memadai. RSUD tersebut akan diperkuat kemampuannya dalam menangani penyakit dengan tingkat kematian tinggi seperti kanker, jantung, stroke, dan ginjal. Upaya ini juga mencakup penguatan layanan kesehatan ibu dan anak. Sebelumnya, pemerintah telah membangun 66 rumah sakit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dengan 20 di antaranya sudah beroperasi.

Dalam sektor pendidikan, Prabowo menargetkan renovasi seluruh sekolah dan satuan pendidikan yang membutuhkan perbaikan selesai paling lambat tahun 2029. Program ini akan dipercepat pelaksanaannya pada tahun 2027 dan 2028. Pemerintah juga akan melengkapi ruang kelas dengan layar pintar interaktif atau interactive flat panel (IFP). Setiap sekolah akan mendapat tambahan tiga IFP pada akhir Desember 2026, setelah sebelumnya menerima satu unit.

“Sekolah adalah tempat anak-anak Indonesia membangun masa depannya. Tetapi masih ada anak yang belajar dengan atap bocor, dinding retak, toilet rusak, dan ruang kelas yang tidak aman,” ungkap Prabowo.

Selain renovasi fisik, pemerintah menargetkan seluruh sekolah negeri tidak lagi memungut bayaran. Prabowo juga menekankan pentingnya fasilitas belajar yang memadai bagi generasi muda Indonesia.

Bursa Komoditas dan Optimalisasi BUMN

Pemerintah akan mengoperasikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai 1 Januari 2027. Bursa ini bertujuan membangun Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia bagi komoditas ekspor utama. Ketentuan penyelenggaraannya ditargetkan dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026.

“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia,” tegas Prabowo.

Dalam upaya optimalisasi aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah akan memanfaatkan tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang belum digunakan secara maksimal. Sebanyak 290 BUMN yang dinilai tidak produktif telah ditutup, dengan target jumlah BUMN produktif maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026. Aset yang belum optimal juga akan dibuka untuk kerja sama dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel sambil menjaga kepemilikan strategis negara.

Energi Terbarukan dan Pusat Keuangan Internasional

Pemerintah menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW) sekaligus mempercepat penghentian pembangkit listrik tenaga diesel. Pada tahun 2026, target pembangunan PLTS mencapai 30 GW dengan penghentian 13 GW pembangkit diesel. Prabowo juga menyebutkan bahwa idealnya setiap desa memiliki PLTS berkapasitas 1 megawatt. Menurut perhitungan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang disampaikan Prabowo, pembangunan 100 GW PLTS berpotensi menghemat setidaknya Rp73,9 triliun per tahun dari penurunan biaya pokok produksi listrik.

Terakhir, pemerintah menetapkan rencana pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Jakarta dan Bali. Pusat ini akan menjadi pusat keuangan internasional yang kompetitif di tingkat global.

“Hari ini saya akan menggunakan kesempatan berbicara di majelis yang terhormat ini untuk menyampaikan setidaknya 10 langkah besar yang akan menjadi tahap berikutnya dari transformasi Indonesia,” ujar Prabowo dalam pidatonya.