Menkes Pastikan Belum Ada Rencana Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Menkes Konfirmasi Tidak Ada Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Kabarberita911.com – Pemerintah pusat berkomitmen memberikan dukungan finansial apabila Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan mengalami kondisi defisit. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Nota Keuangan untuk Tahun Anggaran 2027. Acara tersebut digelar di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada hari Jumat, 14 Agustus.

“Belum ada rencana untuk kenaikan BPJS (kesehatan),” jelas Budi.

Menteri lebih lanjut menekankan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terkait potensi defisit. Apabila terjadi kekurangan dana, pemerintah pusat akan memberikan tambahan dukungan. “Teman-teman enggak usah khawatir, kalau BPJS (Kesehatan)-nya defisit, pasti pemerintah pusatnya akan support,” tegasnya.

Kondisi Keuangan BPJS Kesehatan Saat Ini

Sebelumnya, lembaga jaminan sosial tersebut mengungkapkan bahwa keuangan mereka mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulannya. Kondisi ini disebabkan oleh pengeluaran untuk klaim kesehatan yang jauh melampaui penerimaan dari iuran peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menjelaskan bahwa lembaga tersebut harus membayar klaim kesehatan sebesar Rp16,5 triliun per bulan. Sementara itu, iuran yang masuk hanya mencapai Rp14 triliun.

“Ini menghasilkan pembayaran Rp500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp16 triliun, kurang lebih Rp16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun,” kata Prihati dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (9/6) lalu.

Prihati menambahkan bahwa BPJS Kesehatan saat ini melayani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap harinya. Tingginya frekuensi penggunaan layanan tersebut menyebabkan rasio klaim mencapai 108,72 persen, yang berarti melampaui total penerimaan iuran. Kondisi ini mengingatkan pada masa ketika BPJS Kesehatan mengalami defisit pada periode 2018 hingga 2020. “BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi Covid sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen,” ujarnya.

Prospek Dukungan Tambahan Pemerintah

Meski memiliki cadangan dana untuk membayar klaim hingga awal tahun depan, Prihati memperingatkan bahwa tanpa dukungan tambahan dari pemerintah, lembaganya berpotensi mengalami gagal bayar mulai pertengahan tahun depan. “Namun demikian, kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu sekalian,” katanya.

Di sisi lain, Prihati menyampaikan kabar positif mengenai peluang tambahan dana sebesar Rp20 triliun. Dana tersebut berasal dari Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan. Menurutnya, dana tersebut dapat dicairkan setelah pemerintah merampungkan regulasi terkait pengelolaan aset dan liabilitas BPJS Kesehatan. “Kalau sudah ditandatangani, moga-moga Juli cair. Yang tadi Bapak bilang Rp20 triliun, Rp10 triliun di Kemenkes, Rp10 triliun di Kemenkeu yang sudah pernah dijanjikan di awal tahun,” ujarnya.