Kemenkeu Tegaskan Belum Ada Rencana Pajak Kontrakan Rumah di 2027

DJP Klarifikasi: Tidak Ada Pajak Baru untuk Pemilik Rumah Kontrakan di 2027

Kabarberita911.com – Wacana pemajakan pemilik rumah kontrakan kembali muncul setelah acara Konsultasi Publik RUU APBN 2027 yang disiarkan secara daring pada Kamis (6/8). Pemerintah saat itu menyampaikan niat untuk memperluas basis pajak pada tahun depan dengan menargetkan sektor dan kelompok masyarakat yang belum optimal dalam menunaikan kewajiban perpajakan. Salah satu sasaran yang disebut adalah pemilik properti yang menyewakan atau mengontrakkan bangunannya.

Klarifikasi DJP

Merespons hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa belum ada rencana khusus untuk memungut pajak secara spesifik kepada pemilik rumah kontrakan pada 2027. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa penyusunan rencana program kerja DJP untuk tahun 2027 masih dalam tahap pertimbangan berbagai aspek.

“Hingga saat ini, belum terdapat usulan program kerja spesifik DJP pada tahun 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa,” kata Inge dalam keterangan tertulis pada Senin (10/8).

Aspek-aspek yang dipertimbangkan meliputi parameter pelaksanaan program kerja, analisis risiko, kesiapan sistem, serta kondisi ekonomi masyarakat. Inge menambahkan bahwa penghasilan dari penyewaan tanah atau bangunan pada dasarnya telah menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku saat ini. Oleh karena itu, hal ini bukan merupakan pengenaan jenis pajak baru.

Pendekatan Berbasis Data dan Risiko

Dalam menjalankan fungsi pengawasan kepatuhan, DJP menggunakan pendekatan berbasis data dan analisis risiko dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta kondisi ekonomi masyarakat. Pengawasan tidak dilakukan semata-mata berdasarkan kepemilikan rumah kontrakan, melainkan dengan mempertimbangkan profil dan tingkat risiko kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh.

Menurut Inge, DJP memahami karakteristik pemilik rumah kontrakan sangat beragam, termasuk masyarakat yang memiliki rumah kontrakan dalam skala kecil sebagai salah satu sumber penghasilan. Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terukur dan proporsional serta tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam mendorong kepatuhan perpajakan.

“DJP terus mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kemudahan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan,” ujar Inge.

Optimalisasi Penerimaan Pajak

Dalam acara yang sama, Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan, menjelaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menaikkan tarif, melainkan melalui perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Kebijakan tahun 2027 terkait perpajakan, tentunya kita berupaya memperluas basis perpajakan. Sektor-sektor, kelompok yang belum optimal pembayaran pajaknya, ini akan kita optimalkan,” ujar Rofyanto dalam acara tersebut.

Rofyanto mencontohkan pemilik rumah yang memiliki lebih dari satu properti berpotensi menjadi salah satu sasaran optimalisasi penerimaan pajak. Apalagi, jika propertinya dijadikan sumber penghasilan tambahan. “Kalau misalkan orang punya rumah lebih dari satu, tidak mungkin juga rumahnya itu ditinggali semua, pasti ada yang disewakan, ada yang dikontrakkan,” jelasnya.

Menurut Rofyanto, pemerintah akan memperkuat sinergi dengan berbagai instansi untuk memperoleh data yang lebih komprehensif guna meningkatkan kepatuhan perpajakan. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepatuhan dan mengoptimalkan penerimaan negara sesuai peraturan perundang-undangan. Salah satu arah kebijakan umum DJP adalah memperkuat basis dan meningkatkan kepatuhan atas kewajiban perpajakan yang sudah ada.