Isi 15 Poin Rencana Trump soal Gaza-Hamas yang Ditolak Netanyahu

Netanyahu Menolak Rencana 15 Poin Trump untuk Gaza-Hamas

Kabarberita911.com – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara tegas menolak rencana yang diajukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Isi 15 Poin Rencana Trump soal Gaza-Hamas ini memuat berbagai langkah strategis untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan di Jalur Gaza. Dalam pertemuan kabinet Israel, Netanyahu menyampaikan kekecewaannya secara langsung terhadap dokumen tersebut. “Israel menolak dokumen 15 poin tersebut,” tegasnya dengan jelas.

Ketegasan Netanyahu ini disertai pernyataan kuat bahwa tentara Israel tidak akan mundur dari wilayah Gaza sebelum Hamas benar-benar melucuti seluruh persenjataan mereka. Penolakan ini datang setelah Netanyahu merasakan tekanan dari kalangan pendukungnya yang menanti pemilu di Israel. Langkah ini menunjukkan posisi Israel yang masih ingin mempertahankan kontrol penuh atas keamanan Gaza.

Latar Belakang Rencana Trump

Sekitar akhir Juli, Trump mengumumkan perkembangan signifikan dalam proses perdamaian. Ia menyatakan bahwa Hamas serta kelompok bersenjata lain di Gaza telah menyetujui langkah bertahap. Dalam rencana ini, Hamas berjanji akan menyerahkan senjata kepada badan pemerintahan Palestina yang baru dibentuk. Sebaliknya, jika Hamas berhasil melucuti senjata, Israel wajib menarik pasukannya secara bersamaan dengan proses pelucutan tersebut.

Rencana ini awalnya diusulkan oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dipimpin Amerika Serikat pada 30 Juli. Peta jalan ini menuntut Hamas melucuti senjata sebagai imbalan atas penarikan total militer Israel. Selain itu, pemerintahan akan dialihkan kepada Komite Nasional Palestina yang independen dengan dukungan pasukan keamanan internasional. Proses ini diharapkan dapat menciptakan stabilitas jangka panjang di wilayah tersebut.

Isi Lengkap Rencana Perlucutan Senjata

Berikut adalah rincian teks rencana perlucutan senjata Gaza yang telah disetujui Hamas dan dirilis oleh Dewan Perdamaian, sebagaimana dikutip dari Times of Israel:

1. Seluruh pihak menegaskan kembali komitmen terhadap Rencana Komprehensif Presiden Trump demi mencapai perdamaian di Gaza. Rencana ini berjalan seiring dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2803 (2025) sebagai kerangka internasional yang disepakati untuk memandu proses.
2. Israel wajib menyelesaikan seluruh komitmen yang tersisa berdasarkan Protokol Sharm Sheikh tanpa penundaan, termasuk penghentian operasi militer sesuai lampiran. Hamas dan faksi Palestina juga harus menghentikan semua operasi militer sesuai protokol dan rencana perdamaian.
3. Transisi dari satu fase ke fase berikutnya bergantung pada verifikasi penyelesaian komitmen pada fase sebelumnya.
4. Hamas dan faksi lain sepakat menyerahkan seluruh fungsi pemerintahan sipil dan keamanan di Gaza kepada NCAG (Komite Nasional untuk Administrasi Gaza) sesuai Rencana Perdamaian Komprehensif Presiden Trump.
5. Setelah menerima tanggung jawab penuh, NCAG akan menjaga kelangsungan institusi sipil dan layanan publik.
6. Pengelolaan Gaza akan berlandaskan prinsip Satu Otoritas, Satu Hukum, Satu Senjata. NCAG beroperasi sesuai hukum Palestina, standar internasional, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
7. Personel kepolisian baru yang telah dilatih akan diintegrasikan ke dalam struktur kepolisian yang sudah ada.
8. Proses penonaktifan dan penyimpanan senjata berat, lokasi produksi militer, gudang senjata, serta terowongan akan dimulai setelah komitmen Protokol Sharm el-Sheikh selesai, NCAG masuk, dan ISF dikerahkan.
9. Senjata pribadi di Gaza akan tunduk pada peraturan hukum Palestina yang relevan.
10. Senjata milik milisi harus dinonaktifkan dan disimpan di bawah wewenang NCAG sesuai jadwal yang telah disepakati.
11. Kesepakatan Perdamaian Sosial akan ditandatangani sesuai norma dan hukum Palestina. Kesepakatan ini mencakup komitmen segera mengakhiri kekerasan internal serta menghindari tindakan balasan, unjuk kekuatan, parade militer, dan demonstrasi bersenjata.
12. Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara akan dikerahkan di Jalur Gaza untuk memisahkan pasukan Israel dari wilayah yang dikuasai NCAG. ISF tidak menjalankan misi kepolisian maupun misi terkait masyarakat Palestina.
13. Pasukan Israel harus menyelesaikan penarikan bertahap dari Jalur Gaza sesuai jadwal yang disepakati, selaras dengan pasal “8” dari Peta Jalan dan Rencana Perdamaian Komprehensif Presiden Trump, termasuk komitmen tidak memaksa siapa pun meninggalkan Jalur Gaza.
14. NCAG bertanggung jawab menangani insiden keamanan internal.
15. Pelaksanaan rekonstruksi Jalur Gaza serta penyediaan sumber daya dan pendanaan akan dilakukan berdasarkan rencana dan jadwal yang disusun serta diawasi oleh BoP dan NCAG, sesuai hukum relevan dan standar internasional.

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Rencana Trump

Q: Kapan rencana ini akan mulai diterapkan? A: Rencana ini akan mulai diterapkan setelah verifikasi komitmen pada setiap fase, dengan jadwal yang telah disepakati oleh semua pihak.

Q: Apa peran pasukan internasional dalam rencana ini? A: Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) akan dikerahkan untuk memisahkan pasukan Israel dari wilayah yang dikuasai NCAG tanpa menjalankan misi kepolisian.

Q: Bagaimana proses pelucutan senjata Hamas? A: Hamas akan menyerahkan senjata kepada NCAG, dengan senjata berat disimpan di lokasi yang ditentukan dan senjata pribadi tunduk pada hukum Palestina.

Q: Apakah Israel akan menarik seluruh pasukannya? A: Ya, Israel akan menyelesaikan penarikan bertahap dari Jalur Gaza sesuai jadwal yang disepakati dalam rencana ini.

Q: Bagaimana rekonstruksi Gaza akan didanai? A: Rekonstruksi akan didanai berdasarkan rencana dan jadwal yang disusun oleh Dewan Perdamaian dan NCAG, sesuai standar internasional.