Bahlil Kenang Didemo 1,5 Bulan Gara-gara Larangan Ekspor Bijih Nikel
Table of Contents
Bahlil Mengenang Masa-Masa Sulit Saat Melarang Ekspor Nikel
Kabarberita911.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia baru-baru ini berbagi cerita tentang masa-masa sulitnya ketika kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pertama kali diterapkan. Pengalaman tersebut kini terangkum dalam salah satu dari sepuluh buku yang diluncurkan secara bersamaan. Acara peluncuran dan bedah buku bertajuk “10 Karya Nyata untuk Negeri: Setengah Abad Bahlil Lahadalia” berlangsung di Jakarta Pusat pada hari Jumat, 7 Agustus 2026.
Awal Mula Larangan Ekspor Nikel
Semua bermula pada tahun 2019 ketika Bahlil baru saja empat hari memangku jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Atas perintah langsung dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, ia harus segera menyusun kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel.
“Di awal-awal, mulanya Bapak Presiden Jokowi dan Pak Luhut, empat hari kemudian memerintahkan saya, Kepala BKPM, saya tidak mau tahu caranya, larang ekspor nikel,” kenang Bahlil.
Awalnya, Bahlil merasa bingung karena kewenangan tersebut seharusnya berada di bawah Kementerian ESDM. Ia merasa seperti prajurit baru yang langsung ditugaskan ke medan perang tanpa mengetahui aturan yang berlaku.
“Saya ini seperti baru selesai taruna, tiba-tiba disuruh untuk perang di lapangan. Aturan pun kita belum tahu,” ujarnya.
Mencari Dasar Hukum dan Menghadapi Demonstrasi
Untuk memastikan keabsahan kebijakan tersebut, Bahlil mendatangi mentor-mentornya, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Keduanya memberikan kebebasan kepada Bahlil untuk menentukan langkah terbaik.
“Kemudian saya datang ke guru saya, mentor, yaitu Pak Mensesneg, waktu itu Pak Pratikno sama Pak Pram. Saya tanyanya kepada mereka apakah ada aturan yang memungkinkan untuk melarang ekspor mikir ini? Kata beliau, ya itu pintar-pintar kamu saja,” jelas Bahlil.
Dengan arahan tersebut, Bahlil mengumpulkan para pengusaha nikel, industri penambang, dan eksportir. Tanpa surat keputusan menteri, rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk menghentikan ekspor bijih nikel. Keputusan ini kemudian memicu gelombang protes yang berlangsung selama satu setengah bulan.
“Waktu itu kita dihajar terus. Saya didemo 1,5 bulan. Kata Opung, Lil, kau aja dulu hadapilah. Jadi junior ini paling tidak enak sekali. 1,5 bulan saya didemo, karena kita mantan tukang demo saya pikir mungkin ini bagian daripada olahan mereka,” ungkap Bahlil.
Pencapaian Ekosistem Baterai dan Cikal Bakal Kementerian Investasi
Selain urusan nikel, Bahlil juga berhasil mengeksekusi proyek ekosistem baterai kendaraan listrik senilai US$8,6 miliar. Negosiasi dengan perwakilan dari China, Jepang, dan Korea Selatan dilakukan tanpa menggunakan bahasa Inggris.
“Jadi pulang, goal US$8,6 miliar tereksekusi tanpa bahasa Inggris. Tidak ada bahasa Inggris. Jangan tanya saya bahasa Inggris saya berapa. Saya pulang, saya lapor sama Presiden Jokowi,” ceritanya.
Bahlil mengaku malu saat bernegosiasi dengan menteri-menteri luar negeri karena ia hanya menyandang jabatan Kepala Badan, meskipun di Indonesia jabatan tersebut setara dengan menteri. Pengalaman inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Kementerian Investasi yang kini digabungkan dengan BKPM.
“Jadi Pak Rosan, mohon maaf, sebagian hak cipta saya ada di BKPM. Sejak 2021, feeling saya, Kementerian Investasi itu harus menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Makanya Deputi Hilirisasi sudah ada sejak tahun 2021,” katanya.
Apresiasi dari Penerus
Kini, nomenklaturnya menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang dipimpin oleh Rosan Roeslani. Dalam acara yang sama, Rosan memberikan apresiasi atas rekam jejak pendahulunya.
“Orang biasanya meluncurkan buku satu, ini langsung 10. Buku ini saya yakin akan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda, bagi anak-anak yang mungkin tadinya di banyak daerah, di banyak tempat, melihat bahwa keberhasilan itu bisa datang apabila kita memang selalu berani melangkah dengan niat yang baik, insyaallah itu bisa terwujud,” ujar Rosan.
FAQ: Pertanyaan Seputar Kebijakan Nikel
1. Kapan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel pertama kali diterapkan? Kebijakan ini pertama kali diterapkan pada tahun 2019 ketika Bahlil Lahadalia masih menjabat sebagai Kepala BKPM.
2. Berapa lama demonstrasi terhadap kebijakan nikel berlangsung? Demonstrasi berlangsung selama satu setengah bulan atau 1,5 bulan setelah kebijakan diterapkan.
3. Siapa saja yang mendukung kebijakan pelarangan ekspor nikel? Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan memberikan perintah langsung kepada Bahlil untuk menerapkan kebijakan ini.
4. Apa dampak jangka panjang dari kebijakan nikel? Kebijakan ini menjadi cikal bakal berdirinya Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta mendorong pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik senilai US$8,6 miliar.
