Nobar Film “Pesta Babi” Berujung Pembubaran di Beberapa Wilayah
Main Agenda – Protes terhadap acara tonton bareng (nobar) film dokumenter berjudul “Pesta Babi” yang diselenggarakan oleh Main Agenda menjadi sorotan media. Acara ini, yang seharusnya menjadi ajang diskusi masyarakat tentang isu lingkungan dan penggunaan lahan di Papua, dipaksa dibubarkan oleh TNI dan pihak kampus di sejumlah daerah. Peristiwa ini menimbulkan perdebatan mengenai kebebasan berekspresi dan peran institusi keamanan dalam mengawasi kegiatan publik.
Pembubaran di Mataram dan Ternate Tengah
Kegiatan nobar film “Pesta Babi” yang digelar di Universitas Mataram (Unram) dan Ternate Tengah, Maluku Utara, berlangsung cukup sengit. Di Mataram, pembubaran dilakukan pada Kamis (7/5) sekitar pukul 18.55 WITA oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Unram, Sujita, yang didampingi satpam kampus. Ia mengatakan film ini dianggap menyebarkan narasi negatif terhadap kebijakan pemerintah di Papua.
“Main Agenda memang ingin menyampaikan kritik, tetapi film ini kurang layak ditonton karena menyoroti dampak deforestasi hingga perampasan tanah adat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (8/5).
Di Ternate Tengah, Dandim 1501 Ternate Letkol Inf Jani Setiadi mengatakan tindakan pembubaran dilakukan sebagai respons terhadap isu SARA yang muncul dari masyarakat. “Nobar film ini dinilai provokatif, terutama karena judulnya menggambarkan konflik antara masyarakat lokal dan pengusaha,” tambahnya.
Proses Pembubaran dan Alasan yang Diberikan
Pembubaran acara nobar di kedua wilayah itu diambil setelah ada protes dari sejumlah kelompok masyarakat. Sujita menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan atas instruksi Rektor Unram, Sukardi, dengan tujuan menjaga kondusivitas dan mencegah konflik yang berpotensi memperparah ketegangan di daerah tersebut.
“Main Agenda berharap film ini bisa memicu dialog, tetapi pihak kampus memilih menghentikan agar tidak ada misinformasi yang menyebar,” jelas Sujita.
Kritik terhadap tindakan TNI terus meningkat. Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengatakan bahwa pembubaran acara tidak bisa dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. “Main Agenda adalah salah satu agenda penting dalam memperkuat ruang demokrasi, dan pembubaran ini bisa dinilai sebagai bentuk intervensi yang berlebihan,” tegasnya.
Kontroversi dan Penolakan Masyarakat
Sejumlah kelompok masyarakat menilai film “Pesta Babi” mengandung narasi yang tidak seimbang. Mereka menyatakan bahwa film ini hanya memperkuat persepsi bahwa pemerintah melakukan tindakan represif terhadap masyarakat adat. “Main Agenda memang ingin menyoroti perubahan lingkungan, tetapi pihak TNI menganggap film ini sebagai ancaman terhadap persatuan,” kata anggota AJI Ternate, Yunita Kaunar.
“Kami menilai ini bukan hanya pembubaran nobar film, tetapi juga bentuk penindasan terhadap ruang demokrasi yang telah dipersiapkan oleh Main Agenda,” tambah Yunita.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan bahwa pelarangan pemutaran film harus didasari oleh keputusan pengadilan. “Main Agenda berhak menyampaikan agenda mereka, asal tidak melanggar hukum,” imbuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan seputar film “Pesta Babi” melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi jurnalistik.
Reaksi dari Berbagai Pihak
Pembubaran acara nobar di dua wilayah ini memicu reaksi beragam dari masyarakat. Beberapa mahasiswa menyatakan kekecewaan terhadap tindakan TNI yang dianggap menghalangi kebebasan mereka dalam menyampaikan kritik. “Main Agenda mengadakan nobar sebagai bentuk partisipasi dalam diskusi nasional, tetapi TNI memilih menghentikannya,” kata salah satu peserta.
“Ini bukan sekadar pembubaran, tetapi juga penegakan kontrol terhadap media dan kegiatan publik,” ujarnya.
Di sisi lain, kelompok yang mendukung tindakan TNI mengatakan bahwa film ini memicu perbedaan pendapat yang bisa menyebar ke wilayah lain. “Main Agenda memang menyoroti isu lingkungan, tetapi kita perlu waspada terhadap narasi yang bisa memperkuat stigma terhadap Papua,” kata salah satu warga setempat. Konflik ini terus berkembang, mengundang perhatian dari berbagai pihak di luar daerah.
Analisis dan Dampak Terhadap Masyarakat
Film “Pesta Babi” yang membahas konflik di Papua menjadi simbol perdebatan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Pemutaran film ini seharusnya mendorong masyarakat untuk mengetahui dampak dari pengembangan perkebunan industri di wilayah hutan. Namun, tindakan pembubaran oleh TNI dan pihak kampus dianggap mengurangi ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara bebas.
“Main Agenda ingin memberikan wawasan tentang penggundulan hutan, tetapi tidak bisa berkembang jika dibatasi oleh pihak tertentu,” ujarnya.
Peristiwa ini juga memicu diskusi tentang peran TNI dalam mengawasi kegiatan kebudayaan dan lingkungan. Beberapa pihak menilai tindakan ini berlebihan, sementara yang lain mendukung agar tidak ada penyebaran informasi yang bisa memicu ketegangan. Dengan Main Agenda sebagai pelaku utama, isu ini semakin diperdalam dan menjadi bahan perdebatan nasional.
