Eks Wagub: Usulan Perubahan Nama Jabar Jadi Tatar Sunda Belum Urgen
Analisis Eks Wakil Gubernur tentang Urgensi Perubahan Nama Provinsi
Topics Covered – Dalam diskusi di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (7/7), mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) periode 2008-2013, Dede, memberikan pandangan bahwa usulan mengubah nama provinsi Jabar menjadi “Tatar Sunda” masih bisa dibilang tidak mendesak. Menurutnya, perubahan nama provinsi ini seharusnya dipertimbangkan setelah memastikan pengaruh budaya Sunda sudah cukup dominan di wilayah tersebut.
“Maka ada beberapa kebudayaan yang akhirnya seperti menjadi minoritas. Padahal konsepnya Tatar Sunda itu adalah harusnya menjadi suatu daerah yang lebih egaliter. Apalagi dekat dengan DKI [Jakarta],” ujarnya.
Dede menegaskan bahwa provinsi Jabar tidak hanya melibatkan budaya Sunda. Wilayah ini juga dipengaruhi oleh budaya Betawi, Jawa, serta keberagaman lainnya. Ia menekankan bahwa perubahan nama harus mempertimbangkan dinamika budaya yang ada, agar tidak mengabaikan peran wilayah lain dalam identitas provinsi.
Argumen Pendukung Perubahan Nama Jabar Menjadi Tatar Sunda
Meski demikian, Dede mengakui usulan tersebut bisa diteruskan jika diinginkan oleh Pemprov Jabar dan DPRD. Ia menegaskan bahwa perubahan nama provinsi harus melalui proses perubahan undang-undang, sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Harus jadi undang-undang karena keberadaan sebuah wilayah sudah diatur dalam undang-undang. Termasuk Jawa Barat,” katanya.
Ketua Komisi I DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati, menjelaskan bahwa usulan perubahan nama provinsi ke Tatar Sunda telah mendapat persetujuan dari seluruh fraksi di dewan. Menurutnya, alasan utama mengusulkan perubahan adalah untuk menjaga identitas budaya Sunda yang dinilai sedang mengalami ancaman.
“Urgensinya karena identitas jati diri suku Sunda terancam punah,” klaim politikus PKB itu, Senin (6/7).
Rahmat menanggapi kekhawatiran pihak lain yang menganggap nama “Provinsi Sunda” mungkin tidak merepresentasikan keberagaman budaya di Jabar. Ia memastikan bahwa semua daerah dalam provinsi tersebut tetap berada dalam cakupan Tatar Sunda, meskipun keberagaman budaya juga diakui.
Topics Covered yang menjadi perdebatan ini menggambarkan dinamika antara keinginan untuk menjaga identitas budaya lokal dengan kenyataan bahwa provinsi Jabar memiliki keberagaman budaya yang justru bisa menjadi kekuatan. Menurut Dede, perubahan nama hanya efektif jika penduduk di daerah tersebut sudah sepakat. Sementara Rahmat berpendapat bahwa kesepakatan bisa tercapai melalui penyesuaian undang-undang.
Dalam konteks Topics Covered yang lebih luas, perubahan nama provinsi tidak hanya tentang sejarah atau budaya, tetapi juga politik identitas. Apakah keputusan ini akan memberikan dampak positif bagi suku Sunda, atau justru memicu diskriminasi terhadap budaya lain? Diskusi ini menjadi penting karena menggambarkan bagaimana nama wilayah bisa menjadi simbol dari identitas masyarakat.
Sementara itu, para ahli budaya menyebutkan bahwa keberagaman budaya di Jabar sudah ada sejak zaman kolonial. Nama “Jawa Barat” dianggap mencerminkan dominasi budaya Jawa, sementara usulan Tatar Sunda diharapkan mampu menonjolkan identitas lokal yang lebih kuat. Hal ini menunjukkan bagaimana Topics Covered tentang perubahan nama bisa menjadi refleksi dari perubahan sosial dan politik di daerah tersebut.
