Komisi III Tanggapi Kenaikan Citra Polri: Jangan Cepat Puas
Kenaikan Kepercayaan Publik ke Polri Menjadi Fokus
What Happened During – Komisi III DPR RI memberikan tanggapan terhadap kenaikan kepercayaan publik terhadap Polri berdasarkan survei Litbang Kompas yang diluncurkan pada 26 Juni 2026. Ketua Komisi III, Habiburokhman, menyambut baik hasil survei tersebut namun menegaskan bahwa masyarakat harus tetap waspada. “Kenaikan angka kepercayaan ini tidak boleh membuat kita terlalu percaya diri, karena masih ada tantangan besar yang harus diatasi,” ujarnya dalam siaran pers.
Survei yang dilakukan antara 9 hingga 18 April 2026 menunjukkan bahwa citra Polri meningkat dari 76,2 persen menjadi 82,4 persen. Sementara tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan kepolisian juga naik, dari 65,1 persen ke 67,6 persen. Angka ini menunjukkan bahwa kepolisian telah membuat perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam meningkatkan profesionalisme dan keakuratan penyelenggaraan tugas.
Peningkatan Citra Polri: Hasil Survei dan Analisis
Hasil survei Litbang Kompas ini menjadi bukti bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri telah meningkat secara signifikan. Angka 82,4 persen dianggap sebagai peningkatan yang positif, namun Habiburokhman menekankan bahwa kenaikan ini masih perlu ditingkatkan. “What Happened During ini menunjukkan bahwa ada keberhasilan, tetapi juga tantangan yang belum selesai,” katanya.
Survei ini menggunakan metode wawancara tatap muka dengan 1.200 responden di 38 provinsi, dengan teknik pencuplikan sistematis bertingkat. Margin of error sebesar 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen membuat hasil survei tersebut memiliki validitas yang tinggi. Dengan demikian, peningkatan citra Polri tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mencerminkan perubahan nyata di lapangan.
Kebaikan dan Kekurangan dalam Tugas Kepolisian
Kenaikan kepercayaan publik ke Polri terutama terjadi karena upaya penguatan layanan masyarakat. Habiburokhman mengapresiasi komitmen seluruh personel kepolisian, mulai dari tingkat Mabes hingga bhabinkamtibmas. “Kehadiran polisi saat masyarakat membutuhkan menjadi salah satu faktor peningkatan citra,” jelasnya.
Namun, Komisi III juga mengingatkan bahwa keberhasilan ini harus dijaga dengan baik. Tantangan seperti korupsi, disiplin anggota, dan transparansi operasi masih menjadi perhatian utama. “What Happened During ini adalah awal, bukan akhir dari perjalanan Polri menuju kepercayaan penuh masyarakat,” tambahnya. Perbaikan terus-menerus diperlukan untuk menjaga citra yang telah terbangun.
Survei Menjadi Penilaian untuk Perbaikan Berkelanjutan
Hasil survei Litbang Kompas dianggap sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja Polri secara lebih objektif. Angka kepuasan yang meningkat menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat perbaikan dalam tugas pelayanan dan pengamanan. Namun, Habiburokhman menekankan bahwa survei hanya salah satu indikator. “What Happened During ini bisa menjadi bahan refleksi, tetapi juga mengingatkan kita untuk terus meningkatkan kualitas,” katanya.
Komisi III juga meminta Polri untuk terus mengoptimalkan peran mereka dalam menjaga keamanan dan keadilan. Selain itu, upaya peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas diharapkan bisa diiringi dengan transparansi informasi kepada publik. “Masyarakat berhak mengetahui bagaimana Polri bekerja dan berupaya menjaga kepercayaan mereka,” tuturnya.
Langkah ke Depan untuk Memperkuat Kepercayaan
Peningkatan citra Polri harus diiringi dengan langkah konkret untuk memastikan hasil yang terus bertahan. Habiburokhman mengusulkan beberapa perubahan, seperti peningkatan pelatihan anggota dan penerapan teknologi dalam pengawasan tugas. “What Happened During ini harus menjadi peringatan bahwa kinerja Polri tidak boleh stagnan,” ujarnya.
Di sisi lain, masyarakat juga diminta untuk terus memantau dan memberikan masukan. “Masyarakat adalah bagian dari dinamika kepercayaan, jadi mereka juga harus aktif dalam membangun hubungan yang baik dengan institusi kepolisian,” lanjutnya. Kenaikan citra Polri menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga dan publik.
