DPR Ungkap Harga Asli Pertamax Mencapai Rp20 Ribu Tanpa Subsidi
Topics Covered – DPR RI mengungkapkan bahwa harga asli Pertamax bisa mencapai Rp20 ribu per liter jika tidak ada subsidi. Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, menjelaskan bahwa informasi ini didapat setelah berdiskusi dengan Pertamina tentang struktur biaya bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, terutama Pertamax dengan angka oktan RON 92. Menurutnya, harga keekonomian Pertamax pada 10 Juni 2026 mencapai sekitar US$1,1 per liter, yang setara dengan Rp19.000 hingga Rp20 ribu per liter saat dikonversi ke rupiah. “Harga tersebut jauh lebih tinggi dari yang dijual ke konsumen,” ujar Bambang dalam Energy Forum, Kamis (25/6).
Struktur Biaya BBM Nonsubsidi Terungkap
Menurut Bambang, pemerintah melalui Kementerian ESDM terus mengawasi harga jual Pertamax di bawah harga keekonomian. Saat ini, Pertamax dijual seharga Rp16.250 per liter di sejumlah daerah, jauh lebih rendah dari harga aslinya. “Artinya, Pertamina juga tidak dibiarkan menjual penuh dengan harga ekonomi,” jelas Bambang. Ia menekankan bahwa kebijakan ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM dan stabilitas harga di pasar.
Penyebab harga Pertamax yang lebih rendah dari keekonomian adalah intervensi pemerintah yang bertujuan menekan inflasi dan menjamin akses bahan bakar untuk masyarakat luas. Meski demikian, Bambang mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa memengaruhi sektor transportasi dan industri. “Harga asli Pertamax tetap menjadi patokan, tetapi pemerintah mengatur agar tidak terlalu tinggi,” tambahnya. Dalam konteks ini, Topics Covered menjadi penting karena mencakup perbandingan antara harga jual dan harga asli BBM.
Pengaruh Subsidi pada Pasar BBM
Bambang juga menyebutkan bahwa subsidi BBM tidak hanya berdampak pada harga jual, tetapi juga memengaruhi keputusan produsen dan penyalur. “Karena subsidi, Pertamina bisa menurunkan harga lebih jauh dari keekonomian, sehingga masyarakat merasa BBM lebih terjangkau,” katanya. Namun, ia menjelaskan bahwa kebijakan ini bisa menyebabkan kesenjangan antara harga pasar dan harga yang dibayarkan konsumen. “Masyarakat perlu memahami bahwa subsidi adalah alat untuk meratakan akses, tetapi juga berdampak pada pendapatan negara.”
Dalam konteks Topics Covered, Bambang memaparkan bahwa harga asli Pertamax mencerminkan biaya produksi dan distribusi yang lebih tinggi dari harga yang diberikan ke konsumen. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas subsidi dalam jangka panjang. Apakah subsidi yang diberikan akan tetap memenuhi kebutuhan masyarakat, atau justru menyebabkan beban pada anggaran negara? “Subsidi ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi konsumen juga perlu mengetahui bahwa mereka membayar lebih rendah daripada harga pasar,” ujar Bambang.
Kebijakan BBM Nonsubsidi untuk Kelompok Menengah
Menurut Bambang, pemerintah tidak hanya fokus pada BBM subsidi, tetapi juga memperhatikan BBM nonsubsidi yang digunakan oleh masyarakat menengah ke atas. “Karena kelompok ini lebih mampu membiayai harga pasar, subsidi tidak lagi menjadi prioritas utama,” terangnya. Namun, ia menambahkan bahwa pengaturan harga nonsubsidi tetap diperlukan untuk mencegah kenaikan harga yang terlalu drastis. “Topics Covered menunjukkan bahwa pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara subsidi dan harga pasar.”
Menurut Bambang, intervensi pemerintah juga dilakukan untuk memastikan pasokan BBM tetap stabil. “Kalau harga nonsubsidi dibiarkan bebas, mungkin SPBU swasta akan meningkatkan harga, sehingga memengaruhi daya beli konsumen,” jelasnya. Ia menyoroti bahwa kebijakan ini harus dipertimbangkan secara matang agar tidak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. “DPR meminta pemerintah untuk terus mengawasi, karena Topics Covered ini memengaruhi sektor vital.”
Bambang menambahkan bahwa perbedaan harga antara asli dan subsidi juga memengaruhi kebijakan tarif bahan bakar di berbagai negara. “Jika kita lihat harga Pertamax di negara-negara lain, bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung dari kebijakan subsidi,” ujarnya. Ia menyarankan bahwa pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan subsidi dengan kondisi ekonomi global dan lokal. “Topics Covered ini bisa menjadi dasar untuk reformasi harga bahan bakar yang lebih transparan.”
Dalam kesimpulannya, Bambang meminta masyarakat untuk lebih memahami peran pemerintah dalam mengatur harga BBM nonsubsidi. “Nah, jadi kita melihat terkait dengan BBM bahwa kita harus kasih apresiasi. Secara umum ketersediaan pasokan itu dapat dijamin untuk BBM,” pungkas Bambang. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini perlu diperbaiki agar lebih adil dan berkelanjutan. “Dengan Topics Covered, kita bisa melihat bahwa harga asli Pertamax telah mencapai Rp20 ribu per liter, dan ini menjadi perhatian serius.”
