Netanyahu Tolak 15 Poin Rencana Damai Gaza Usulan Board of Peace Trump
Netanyahu Tolak 15 Poin Rencana Perdamaian Gaza dari Board of Peace Trump
Kabarberita911.com – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara resmi menyatakan penolakan terhadap rencana perdamaian yang diusulkan oleh Dewan Perdamaian (Board of Peace) di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataan tegasnya, Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik pasukan militernya dari Jalur Gaza hingga kelompok Hamas melucuti seluruh persenjataan mereka secara tuntas. "Israel menolak dokumen 15 poin tersebut," jelas Netanyahu dalam rapat Kabinet yang berlangsung pada hari Minggu, 9 Agustus 2026. Ia menambahkan bahwa militer Israel akan terus melakukan operasi untuk menggagalkan segala ancaman terhadap pasukan dan warga sipil.
Posisi Tegas Israel dalam Proses Perdamaian
Netanyahu menjelaskan bahwa Israel saat ini sedang melakukan komunikasi intensif dengan Amerika Serikat mengenai rencana ini. Meskipun demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Gedung Putih maupun dari Presiden Trump sendiri. "Mereka memiliki gagasan-gagasan, sebagian dapat kami terima dan sebagian tidak, dan kami tahu bagaimana harus bersikap tegas dalam hal-hal ini," ujar Netanyahu dengan nada optimis namun tetap waspada.
Di hadapan para anggota kabinetnya, Netanyahu juga menyampaikan sumpah politiknya bahwa selama ia masih menjabat sebagai Perdana Menteri Israel, maka tidak akan ada negara Palestina yang berdiri di wilayah tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Israel tidak akan mematuhi rencana perdamaian yang didukung penuh oleh Amerika Serikat tersebut. "Keinginan Israel akan pelucutan senjata yang nyata, bukan pelucutan senjata yang semu, yang berarti penyingkiran seluruh persenjataan, termasuk senjata ringan," lanjutnya dengan penekanan.
Reaksi Hamas terhadap keputusan Israel ini datang cukup cepat. Meskipun Netanyahu telah menolak rencana perdamaian Dewan Perdamaian bentukan Trump, Hamas dalam pernyataannya menyatakan tetap berkomitmen untuk melaksanakan rencana itu sepenuhnya. Hamas juga mendesak para mediator dan negara penjamin untuk menjalankan tanggung jawab mereka, serta mencegah segala bentuk pelanggaran yang dapat menggagalkan proses perdamaian. "Kami mengharapkan para mediator dan pihak penjamin dari AS untuk menekan Netanyahu dan pemerintahannya agar mematuhi peta jalan tersebut, serta tidak menghambat prosesnya demi alasan politik internal maupun pemilu," kata anggota biro politik Hamas, Bassemm Naim, kepada AFP.
Rencana perdamaian ini pertama kali diumumkan oleh Trump pada 30 Juli lalu sebagai kesepakatan "bersejarah" yang mencakup pelucutan senjata sepenuhnya terhadap Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di Jalur Gaza. Kesepakatan tersebut merupakan hasil kerja keras Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan diresmikan pada Februari 2026. Dewan ini beranggotakan sekitar 40 negara yang berkomitmen untuk menstabilkan situasi di Timur Tengah.
Salah satu poin utama dari rencana 15 poin tersebut adalah pelucutan senjata Hamas, penentuan lokasi produksi militer, pengelolaan gudang senjata, serta jaringan terowongan luas milik milisi tersebut. Rincian teknis ini menjadi kunci keberhasilan atau kegagalan implementasi rencana perdamaian di masa depan.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Penolakan Netanyahu
Q: Apa alasan utama Netanyahu menolak rencana 15 poin? A: Netanyahu menolak karena Israel menginginkan pelucutan senjata Hamas yang nyata dan tuntas, bukan sekadar formalitas. Israel juga tidak ingin menarik pasukan sebelum Hamas benar-benar melucuti seluruh persenjataan mereka.
Q: Apakah Hamas akan tetap melaksanakan rencana tersebut? A: Ya, Hamas menyatakan komitmen penuh untuk melaksanakan rencana perdamaian meskipun Israel menolaknya. Hamas berharap mediator internasional dapat menekan Netanyahu agar mematuhi peta jalan yang telah disepakati.
Q: Kapan Board of Peace didirikan dan berapa anggotanya? A: Board of Peace didirikan pada Februari 2026 dan saat ini beranggotakan sekitar 40 negara yang berkomitmen untuk menstabilkan situasi di Timur Tengah, khususnya di Jalur Gaza.
Q: Apa poin-poin utama dalam rencana 15 poin tersebut? A: Poin-poin utama meliputi pelucutan senjata Hamas, penentuan lokasi produksi militer, pengelolaan gudang senjata, serta penutupan jaringan terowongan luas milik milisi Hamas di Jalur Gaza.