Hasto: PDIP Tak Setuju Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah
PDIP Menolak Gagal Wacana Pilkada Tanpa Wakil Kepala Daerah
Kabarberita911.com – Hasto - Usulan untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tanpa melibatkan calon wakil kepala daerah mendapat penolakan tegas dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gagasan tersebut awalnya dikemukakan oleh Komisi II DPR RI yang berasal dari Fraksi PKB, dengan tujuan agar proses Pilkada hanya diikuti oleh calon kepala daerah saja.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, secara langsung menyatakan ketidaksetujuannya saat ditemui di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, pada hari Senin tanggal 10 Agustus. "Kami tidak sepakat," tegasnya dengan singkat namun jelas.
Reformasi dan Kedaulatan Rakyat
Hasto menjelaskan bahwa substansi Pilkada berakar dari semangat reformasi yang mentransfer kedaulatan dari penguasa kepada rakyat. Menurutnya, konsep keberadaan kepala daerah beserta wakilnya telah menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan, meskipun dalam praktiknya sering muncul dinamika dan persoalan setelah keduanya terpilih.
"Jadi substansi Pilkada itu kan lahir dari spirit reformasi. Kedaulatan yang sebelumnya ditentukan oleh penguasa. Kemudian kedaulatan ya berada di tangan rakyat," ucap Hasto.
Menurutnya lagi, hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah memang memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya sehari-hari.
"Ya konsep kepala dan wakil ini kan sesuatu yang sudah melekat. Dan sesuatu yang hidup meskipun di dalam praktik setelah terpilih banyak juga persoalan yang muncul antara kepala daerah dan wakil kepala daerah," lanjutnya.
Prioritas PDIP: Persiapan Calon dan Biaya Politik
Bagi PDIP, isu yang lebih krusial bukanlah penghapusan jabatan wakil kepala daerah, melainkan bagaimana mempersiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik. Setiap warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk dicalonkan, dengan partai berfungsi sebagai wadah pembinaan calon pemimpin.
"Isu yang terpenting bagi PDI Perjuangan sebenarnya adalah yang pertama bagaimana kita menyiapkan calon-calon kepala daerah secara sistemik. Bagaimana setiap warga negara punya hak untuk dicalonkan dan partai sebagai sarana untuk menggembleng calon-calon pemimpin tersebut," ujarnya.
Hasto juga menekankan pentingnya menekan biaya politik yang tinggi dalam proses pencalonan. PDIP mengklaim telah membangun mekanisme sekolah partai dan aturan internal untuk mencegah praktik jual-beli rekomendasi. Kepala daerah dari PDIP disebut tidak mengeluarkan dana khusus karena mengandalkan mekanisme gotong-royong partai.
Menurut Hasto, kondisi fiskal negara saat ini juga terdampak oleh program pembangunan infrastruktur pada era sebelumnya, seperti proyek kereta cepat dan pemindahan ibu kota. Ia menilai anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pendidikan vokasi seharusnya menjadi prioritas utama.
Wakil Kepala Daerah Tetap Diperlukan
Hasto menegaskan bahwa keberadaan jabatan wakil kepala daerah masih sangat diperlukan sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan. Jabatan ini penting untuk mengantisipasi kondisi darurat, misalnya ketika kepala daerah berhalangan menjalankan tugasnya.
"Jadi, bukan kemudian meniadakan salah satu jabatan. Karena juga harus dipikirkan kalau terjadi kondisi darurat. Misalnya kepala daerah berhalangan, kan kita harus ada mekanisme. Itu sudah sudah masuk di dalam kultur tata pemerintahan kita. Itu pandangan PDIP. Jadi, kami enggak setuju," ujarnya.
Wacana Pilkada tanpa wakil kepala daerah pertama kali mencuat di DPR setelah disinggung oleh anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dalam rapat bersama Menteri Dalam Negeri pada 30 Juli lalu. Khozin menyoroti pembagian peran yang dinilai tidak proporsional antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Menurut Khozin, selama ini kepala daerah hanya dijadikan vote getter di pemilu, namun tidak memiliki peran signifikan setelah terpilih. Ia mengusulkan agar wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah saja.
"Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini," kata Khozin.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Hasto?Hasto is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Hasto matter?Hasto matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.