New Policy: Massa Garis Keras Iran Diklaim Ngamuk Timpuk Menlu Araghchi, Ada Apa?
New Policy: Iran's Hardline Masses Clash with Foreign Minister Araghchi, Ada Apa?
New Policy - Peristiwa terkini yang menarik perhatian dunia terjadi saat upacara pemakaman mantan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, di awal Juli lalu. Massa garis keras, yang mengkritik kebijakan baru Iran, diklaim melakukan aksi keras terhadap Menteri Luar Negeri, Abbas Araghchi. Insiden ini menjadi bukti ketegangan internal dalam pemerintahan Iran terkait implementasi new policy yang dianggap sedang mengubah arah kebijakan negara secara signifikan. Kebijakan ini menurut kritikus, memberikan ruang bagi negosiasi dengan Amerika Serikat dan Israel, yang dinilai bertentangan dengan prinsip revolusioner yang selama ini dipegang oleh kelompok radikal.
Context and Background of the New Policy
New policy yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Iran di bawah Presiden Masoud Pezeshkian menimbulkan reaksi kuat dari massa garis keras. Mereka menilai kebijakan ini sebagai langkah menyerah kepada negara-negara Barat, terutama dalam menghadapi tekanan diplomatik dan ekonomi. Araghchi, yang memimpin delegasi Iran dalam negosiasi dengan Washington, menjadi sasaran utama amukan massa. Sejumlah pelayat melempari dia dengan batu saat upacara berlangsung, dengan teriakan yang mengangkat isu kudeta dan kebocoran kebijakan internasional.
Menurut sumber-sumber lokal, new policy ini dianggap sebagai bagian dari upaya pemerintahan Iran untuk memperkuat posisi ekonomi dan mengurangi konflik dengan negara-negara Barat. Namun, kebijakan ini juga dinilai mengabaikan kepentingan politik dan ideologi para pemimpin revolusioner. Pemimpin tertinggi yang absen dalam acara tersebut, Mojtaba Khamenei, menjadi simbol ketegangan antara kekuatan tradisional dan reformis. Massa garis keras berargumen bahwa new policy berpotensi melemahkan pengaruh Ayatollah Khamenei dalam mengendalikan arah politik Iran.
Reactions and Implications of the New Policy
Massa garis keras berusaha menegaskan bahwa new policy ini adalah buah dari pemberontakan dalam tubuh pemerintahan Iran. Dalam sebuah pernyataan, anggota parlemen radikal Mahmoud Nabavian menulis, "Peringatan kepada rakyat Iran: Apakah kudeta akan segera terjadi??" Menurutnya, massa mengibarkan panji pembalasan atas darah Ayatollah Khamenei sebagai tanda penolakan terhadap kebijakan yang dianggap menyerah kepada kekuatan luar.
"Perubahan kebijakan menunjukkan bahwa para pemimpin saat ini sedang mencoba mengkonsolidasikan kekuasaan melalui 'kudeta lunak' terhadap Republik Islam," tulis Nabavian. "Ketidakhadiran Mojtaba Khamenei menegaskan kurangnya kontrol mereka terhadap proses keputusan nasional."
Menurut ahli politik Iran, Arash Azizi, new policy ini memperkuat aliansi antara kekuatan reformis dan konservatif dalam menghadapi tekanan internasional. Namun, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa memicu pembekuan kekuasaan di level tertinggi. "Mohammad Bagher Ghalibaf, Pezeshkian, dan Araghchi sedang bersekongkol untuk menggantikan Mojtaba Khamenei," jelas Azizi. "Ini menandakan bahwa new policy bukan hanya isu kebijakan, tetapi juga isu kekuasaan dan perubahan struktur pemerintahan."
Reaksi massa terhadap new policy ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan eksternal bisa memicu krisis ideologi di dalam negeri. Kelompok garis keras berargumen bahwa new policy mengabaikan kepentingan rakyat Iran yang ingin lebih fokus pada stabilitas domestik dan kemenangan militer dalam perang melawan Israel. Sementara itu, kelompok reformis menilai new policy sebagai langkah penting untuk mengembangkan hubungan ekonomi dan mengurangi isolasi Iran di kancah internasional.
Peristiwa ini juga memperlihatkan ketegangan antara institusi kekuasaan dan massa. Meskipun new policy dianggap sebagai bagian dari strategi modernisasi Iran, massa garis keras tetap menjadi faktor penghalang utama. Mereka menganggap kebijakan ini sebagai ancaman terhadap identitas revolusioner Iran, yang sejak tahun 1979 memegang kendali politik dan sosial. Insiden amuk terhadap Araghchi menunjukkan bahwa new policy bisa memicu konflik antarkekuatan di dalam pemerintahan Iran, yang terus berlangsung meskipun ada kesepakatan diplomatik dengan negara-negara Barat.
Dalam konteks new policy, kebijakan yang sedang dijalankan Iran menegaskan bahwa perubahan bisa terjadi di tengah krisis internasional. Namun, ketegangan internal antara garis keras dan reformis tetap menjadi tantangan utama. Massa garis keras berupaya memperkuat posisi mereka melalui aksi-aksi keras seperti yang terjadi saat pemakaman Ayatollah Khamenei. Sementara itu, pihak reformis berharap new policy ini akan membuka jalan bagi dialog yang lebih inklusif dan stabil dalam jangka panjang.