PDIP Harap Tak Ditinggal Pembahasan RUU Pemilu di DPR, Dasco Menjawab
Dasco Yakin Tak Ada Fraksi yang Tertinggal dalam Pembahasan RUU Pemilu
Kabarberita911.com – Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meyakinkan bahwa seluruh fraksi akan terlibat aktif dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Ia menegaskan bahwa tidak ada satu pun partai yang akan ditinggalkan karena proses diskusi berlangsung secara terbuka dan transparan. Hal ini merespons kekhawatiran dari berbagai pihak, termasuk dari PDIP yang berharap tidak terabaikan dalam proses legislatif tersebut.
Sebenarnya tidak ada yang ditinggalkan kalau di DPR ini. Di DPR ini kan pembahasan itu transparan dan terbuka,
Ungkapan tersebut disampaikan Dasco usai menghadiri Sidang RAPBN 2027 di kawasan parlemen Jakarta pada Jumat (14/8). Sebagai Ketua Harian Partai Gerindra, ia memastikan bahwa PDIP akan menjadi salah satu pihak utama yang diajak berdiskusi mengingat posisi sebagai fraksi dengan jumlah kursi terbanyak. Proses pembahasan RUU Pemilu ini menjadi sangat penting karena menyangkut masa depan demokrasi Indonesia.
Kekhawatiran PDIP yang Valid
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Utut Adianto, menyampaikan kekhawatirannya agar partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tidak terabaikan. Situasi ini menjadi perhatian karena PDIP saat ini menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berada di luar koalisi pemerintah. Kekhawatiran ini wajar mengingat pentingnya RUU Pemilu bagi seluruh elemen politik nasional.
Ini kan di sini [DPR] ada delapan partai, nanti kita rembukan. Mudah-mudahan PDI tidak ditinggalkan,
Utut menyampaikan pernyataan tersebut di kompleks parlemen setelah Sidang Bersama DPR-DPD. Ia menjelaskan bahwa sejak awal PDIP konsisten menuntut agar RUU Pemilu dapat mengatur soal kedaulatan partai. Menurut Utut, kedaulatan tersebut tidak diwujudkan melalui sistem nomor urut. Selain masalah kedaulatan, fraksi PDIP juga menginginkan ambang batas parlemen tetap dipertahankan. Namun, Utut belum mengungkapkan apakah angka tersebut akan tetap pada empat persen atau mengalami perubahan.
Jadwal Pembahasan dan Pansus
Dasco menambahkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas rencana pembentukan panitia khusus (pansus) terkait RUU tersebut. Pembentukan pansus direncanakan akan dimulai pada pekan depan. Setelah itu, DPR akan membentuk panitia seleksi penyelenggaraan pemilu pada akhir Oktober mendatang. Dasco menyambut kemungkinan pansel dari KPU yang akan dimulai pada bulan Oktober.
Nah, sehingga di minggu depan itu akan mulai dilakukan, dan kita menyambut kemungkinan pansel dari KPU yang akan dimulai pada bulan Oktober,
Langkah Komisi II DPR
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengakui bahwa ia belum menerima persetujuan dari pimpinan DPR untuk memulai pembahasan resmi revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meskipun demikian, Komisi II telah melakukan ijtihad politik dengan mengadakan rapat audiensi bersama para pakar dan pemerhati pemilu.
Hasil dari proses tersebut adalah penyusunan 28 DIM (daftar inventarisir masalah) yang telah diserahkan kepada masing-masing fraksi. Namun, rapat-rapat dan penyusunan DIM tersebut dilakukan di luar prosedur resmi penyusunan RUU. Pembahasan secara resmi seharusnya dimulai dengan pembentukan Panja sebelum melibatkan masyarakat luas.
Kita lakukan per dua minggu di Komisi II DPR RI agar memenuhi meaningful participation sebagaimana perintah dalam berbagai putusan MK, kami memberanikan diri menyusun daftar inventarisir masalah,
Rifqinizamy menjelaskan bahwa pertemuan rutin setiap dua minggu tersebut dilakukan untuk memenuhi prinsip partisipasi bermakna sesuai dengan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi. Langkah ini menunjukkan komitmen DPR untuk melibatkan berbagai pihak dalam proses legislatif.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Pembahasan RUU Pemilu
Apa yang dimaksud dengan DIM dalam pembahasan RUU Pemilu?
DIM atau Daftar Inventarisir Masalah adalah dokumen yang berisi berbagai isu dan masalah yang perlu dibahas dalam penyusunan RUU. Dalam kasus RUU Pemilu, terdapat 28 DIM yang telah disusun oleh Komisi II DPR.
Mengapa PDIP khawatir tidak dilibatkan dalam pembahasan?
PDIP khawatir karena saat ini menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berada di luar koalisi pemerintah. Hal ini membuat partai perlu memastikan suaranya didengar dalam proses legislatif penting seperti pembahasan RUU Pemilu.
Kapan jadwal pembentukan pansus RUU Pemilu?
Pembentukan pansus direncanakan akan dimulai pada pekan depan setelah rapat pimpinan DPR. Sementara itu, pansel dari KPU diperkirakan akan dimulai pada bulan Oktober mendatang.
Apa peran Mahkamah Konstitusi dalam pembahasan RUU Pemilu?
Mahkamah Konstitusi memiliki putusan-putusan yang mewajibkan DPR untuk melakukan partisipasi bermakna dalam proses legislatif. Hal ini menjadi dasar bagi Komisi II untuk mengadakan pertemuan rutin setiap dua minggu.