Ini Tugas Pejabat Baru Kemenkeu yang Dilantik Suahasil
Suahasil Beri Mandat Baru bagi Lima Pejabat Pimpinan Tinggi Kemenkeu
Kabarberita911.com – Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di Kementerian Keuangan pada Jumat, 23 Oktober. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa setiap posisi memiliki peran penting untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara, mulai dari koordinasi internal, pelaksanaan anggaran, hubungan fiskal pusat dan daerah, hingga pengawasan perpajakan.
Pejabat yang menerima amanat baru adalah Astera Primanto Bhakti sebagai Sekretaris Jenderal, Tri Budhianto sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Hidayat Amir sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, serta Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.
Sekretariat Jenderal Didorong Menjadi Penggerak Organisasi
Kepada Astera Primanto Bhakti, Suahasil meminta Sekretariat Jenderal berfungsi sebagai motor yang menyatukan kerja seluruh organisasi Kemenkeu. Peran itu mencakup pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, kelembagaan, hukum, komunikasi, sampai aset internal.
“Seluruh fungsi hubungan manajemen, mulai dari sumber daya manusia, anggaran, organisasi, hukum, komunikasi, hingga pengelolaan aset internal, harus diarahkan untuk memastikan prioritas kerja Kementerian Keuangan dilaksanakan dengan baik,” ujar Suahasil.
Ia menekankan pentingnya mempertahankan tata kelola yang sehat dan budaya kerja yang baik. Sekretariat Jenderal diharapkan tidak sekadar menjalankan fungsi administrasi, melainkan benar-benar hadir untuk membantu unit pelaksana kebijakan dan pegawai yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik.
Dengan koordinasi internal yang kuat, berbagai kebijakan fiskal dapat dijalankan secara lebih selaras. Kebutuhan organisasi, dukungan anggaran, kesiapan pegawai, dan komunikasi antarsatuan kerja menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pencapaian prioritas kementerian.
Perbendaharaan Fokus pada Digitalisasi dan Pembayaran Langsung
Tri Budhianto yang dipercaya memimpin Direktorat Jenderal Perbendaharaan mendapat mandat untuk melanjutkan pembaruan sistem melalui digitalisasi serta pengembangan operasi perbendaharaan modern atau modern treasury operations.
Pengembangan tersebut diarahkan untuk memperbaiki hubungan pengelolaan kas negara dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta penerima manfaat. Salah satu agenda utamanya adalah memperluas mekanisme government to person atau G2P, yaitu penyaluran dana pemerintah langsung kepada individu melalui rekening penerima.
Skema G2P mencakup beragam pembayaran, antara lain program perlindungan sosial, gaji aparatur sipil negara, dan pencairan dana pensiun. Keterhubungan langsung dengan rekening penerima diharapkan membuat pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lebih efisien serta memudahkan manfaat anggaran dirasakan masyarakat.
“Dengan demikian, pelaksanaan APBN akan makin efisien dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Suahasil.
Selain digitalisasi, Tri juga diingatkan untuk mengelola penempatan dana pemerintah pada bank umum secara tertib. Suahasil menyoroti kebijakan batas suku bunga deposito Badan Layanan Umum yang maksimal sebesar 80 persen dari BI 7-Day Reverse Repo Rate.
Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menghindari persaingan bunga deposito yang berlebihan di antara pemegang dana besar. Pengendalian ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga agar tingkat suku bunga tidak terdorong terlalu tinggi.
“Itu adalah kontribusi dari Kementerian Keuangan untuk membuat supaya suku bunga tidak menjadi terlalu tinggi, tidak terjadi perang suku bunga deposito di antara para pemegang dana-dana besar,” ujar Suahasil.
Sinergi APBN dan APBD Menjadi Tugas DJPK
Nufransa Wira Sakti sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan diminta memperkuat kehadiran negara melalui keterpaduan APBN dan APBD. Suahasil menilai dampak belanja pemerintah perlu terlihat secara menyeluruh di tengah masyarakat, baik melalui transfer ke daerah, belanja pemerintah daerah, maupun belanja pemerintah pusat yang dilakukan di berbagai wilayah.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan juga diminta melanjutkan perbaikan rancangan kebijakan, tata kelola, dan proses bisnis transfer ke daerah. Langkah tersebut penting agar desentralisasi fiskal dapat memberi dukungan yang semakin efektif bagi pemerataan pembangunan nasional.
“Saya minta di DJPK semakin aktif membantu pemerintah daerah memegang prinsip kenali daerah, pahami masalah, dan bantu semaksimal mungkin dengan alat fiskal kita dengan pemahaman bahwa APBN dan APBD adalah satu kesatuan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Suahasil.
Arahan ini menempatkan pemahaman terhadap kondisi daerah sebagai unsur utama dalam penyusunan kebijakan fiskal. Setiap daerah memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga dukungan fiskal perlu dijalankan dengan memperhatikan persoalan yang dihadapi di lapangan.
Staf Ahli Diminta Menghubungkan Isu Strategis
Bagi jajaran staf ahli, Suahasil menekankan perlunya ketekunan, kemampuan membangun komunikasi lintas unit, serta kecakapan merangkai isu-isu strategis menjadi masukan kebijakan. Peran ini penting karena berbagai tantangan ekonomi dan fiskal sering kali saling berkaitan.
Hidayat Amir, yang dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, diminta memperluas perhatian terhadap perubahan geopolitik dan dinamika ekonomi eksternal. Perkembangan di luar negeri dapat memengaruhi ruang kebijakan ekonomi dan keuangan nasional, sehingga perlu dicermati secara berkelanjutan.
Sementara itu, Neilmaldrin Noor sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak mendapat tugas memperkuat efektivitas pengawasan untuk menjaga penerimaan negara sekaligus memperluas basis perpajakan. Suahasil meminta pemanfaatan Coretax terus dioptimalkan.
Integrasi data di antara unit-unit Kementerian Keuangan juga didorong untuk membantu pemetaan risiko, pengenalan aktivitas usaha, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penggunaan data yang lebih terpadu diharapkan membuat pengawasan perpajakan semakin tepat sasaran serta mendukung pengamanan penerimaan negara.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Ini Tugas Pejabat Baru Kemenkeu?Ini Tugas Pejabat Baru Kemenkeu is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Ini Tugas Pejabat Baru Kemenkeu matter?Ini Tugas Pejabat Baru Kemenkeu matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.