Guru Agama Deli Serdang Ditahan Kasus Pemaksaan Persetubuhan 8 Siswi
Guru Agama di Deli Serdang Ditahan Terkait Dugaan Kekerasan Seksual terhadap Delapan Siswi
Kabarberita911.com – Seorang guru agama berinisial MJH (37) ditahan Polresta Deli Serdang setelah diduga melakukan pemaksaan persetubuhan atau pencabulan terhadap delapan siswi di sebuah sekolah dasar di Kecamatan Namorambe. Perkara yang diduga terjadi pada Juli 2026 itu baru terungkap pada Oktober 2026.
Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Muhammad menyatakan penyidik telah mengidentifikasi delapan anak yang keterangannya berkaitan langsung dengan perkara tersebut. Penyelidikan masih berjalan untuk menelusuri kemungkinan adanya korban lain.
“Penyidik telah memeriksa lebih dari 10 saksi, mengamankan barang bukti, melakukan visum terhadap korban. Tersangka akan dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan,” ujar Muhammad pada Kamis (29/10).
Penyidikan dan Ancaman Hukuman
Dalam penanganan kasus ini, kepolisian telah meminta keterangan dari lebih dari sepuluh saksi. Barang bukti juga telah diamankan, sementara pemeriksaan medis atau visum terhadap para korban telah dilakukan sebagai bagian dari proses pembuktian.
MJH dikenakan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf c, huruf e, dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta juncto Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
“Tersangka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun,” terangnya.
Pasal 6 UU TPKS mengatur pidana bagi pelaku pelecehan seksual fisik yang menyalahgunakan posisi, kewenangan, kepercayaan, atau pengaruh. Ketentuan itu juga mencakup tindakan memanfaatkan kondisi rentan, ketimpangan, atau ketergantungan seseorang untuk memaksa maupun menyesatkan korban agar melakukan atau membiarkan persetubuhan atau perbuatan cabul. Ancaman maksimalnya berupa 12 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp300 juta.
Kasus yang melibatkan lingkungan pendidikan memerlukan penanganan yang tidak hanya berfokus pada proses hukum terhadap tersangka. Perlindungan terhadap anak, pemulihan kondisi psikologis, serta keberlanjutan pendidikan para korban menjadi bagian penting yang harus dijaga sepanjang proses berlangsung.
Pemkab Putus Hubungan Kerja
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah mengakhiri hubungan kerja dengan MJH. Guru honorer yang mengajar mata pelajaran agama tersebut diketahui telah bekerja sekitar satu tahun.
Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan menyebut langkah itu sebagai tindak lanjut pemerintah daerah atas perkara yang dinilai serius. Ia menyampaikan kekecewaan mendalam atas kejadian tersebut di tengah upaya membangun kualitas generasi muda.
“Pemerintah kabupaten tentu sangat kecewa dan terpukul dengan kondisi seperti ini. Di saat kita semua berusaha membangun Generasi Emas Indonesia 2045, ternyata masih ada kejadian yang tidak kita inginkan di Deli Serdang. Kami akan memastikan kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” ucapnya.
Pemkab Deli Serdang juga akan mengusulkan pembatalan sertifikasi pendidik MJH. Sementara itu, proses pidana sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Keputusan penghentian hubungan kerja dan rencana pengusulan pembatalan sertifikasi menjadi bagian dari evaluasi internal pemerintah daerah. Namun, tindakan administratif tersebut tidak menggantikan proses penyidikan dan penegakan hukum yang sedang berjalan.
Pendampingan untuk Korban dan Keluarga
Pemerintah daerah memastikan delapan korban memperoleh pendampingan sejak perkara ini terungkap. Dukungan yang diberikan mencakup bantuan psikologis dan pendampingan hukum. Orang tua korban pun dilibatkan dalam sesi konseling guna membantu proses pemulihan anak-anak mereka.
“Kami mendampingi seluruh korban bersama tim psikologi dan hukum. Orang tua mereka juga terus kami dampingi melalui konseling. Harapannya, anak-anak bisa mengurangi trauma yang dialami dan tetap melanjutkan pendidikan di sekolah masing-masing,” imbuhnya.
Pendampingan yang berkelanjutan penting agar anak-anak tetap memiliki ruang aman untuk pulih dan menjalani kegiatan belajar. Keterlibatan keluarga dalam konseling juga membantu memastikan kebutuhan emosional serta pendidikan para korban tetap menjadi perhatian.
Identitas para siswi tidak diungkapkan demi melindungi hak dan keselamatan mereka. Perlindungan privasi merupakan bagian penting dalam penanganan perkara yang melibatkan anak, terutama ketika proses hukum masih berlangsung.
Pengawasan Sekolah Akan Dievaluasi
Asri meminta seluruh sekolah di Deli Serdang memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap peserta didik. Kepala sekolah serta guru diingatkan untuk memastikan lingkungan belajar tetap aman dan nyaman bagi anak-anak.
Kepala sekolah tempat dugaan peristiwa itu terjadi akan menerima surat peringatan. Kebijakan tersebut disebut sebagai bagian dari evaluasi yang mengacu pada program sekolah aman dan nyaman milik pemerintah daerah.
“Kami sudah menekankan kepada seluruh sekolah dan guru agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak didik. Kepala sekolah yang bersangkutan juga akan diberikan surat peringatan. Ini menjadi evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang dan menjadi perhatian bagi seluruh kepala sekolah maupun guru,” tandasnya.
Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan aktif di lingkungan sekolah, termasuk adanya respons cepat ketika muncul tanda atau keluhan yang berkaitan dengan keselamatan anak. Sekolah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ruang belajar yang mendukung perkembangan peserta didik sekaligus melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Guru Agama Deli Serdang Ditahan Kasus?Guru Agama Deli Serdang Ditahan Kasus is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Guru Agama Deli Serdang Ditahan Kasus matter?Guru Agama Deli Serdang Ditahan Kasus matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.