Topics Covered: Menteri PU Benarkan Prabowo Soal Trik Birokrat Sodor Draf Sore Hari

Menteri PU Konfirmasi Prabowo Soal Kebiasaan Birokrat Sodor Draf Sore Hari

Topics Covered - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengakui kebiasaan birokrat yang dianggap memalukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyatakan bahwa praktik menyerahkan dokumen untuk ditandatangani pada jam 17.30 hingga 18.00 memang umum terjadi, bahkan ia pernah mengalami hal itu secara langsung. "Pak Prabowo benar ketika menyebut bahwa birokrat kerap menyodorkan draf dalam waktu sore hari. Sama seperti yang saya alami, kebiasaan ini terkadang menyebabkan kesalahan pemeriksaan," tutur Dody saat diwawancara dalam acara pers di Jakarta Selatan, Jumat (22/5).

Kebiasaan Pemalsuan Dokumen dalam Birokrasi

Dody mengungkapkan bahwa dokumen yang disodorkan di jam sore sering kali sudah disiapkan dengan perubahan teknis, termasuk nama penandatangan dan nomor dokumen. "Saya pernah menerima draf laporan audit dengan nama saya yang jelas tercantum, meski belum ada pemeriksaan oleh auditor. Jika saya tidak teliti, bisa saja saya menjadi tersangka," imbuhnya. Ia juga menyebutkan bahwa kebiasaan ini bisa memperpanjang proses pemerintahan, karena birokrat lebih mementingkan kecepatan penandatangan daripada keakuratan data.

"Beruntung saya selama ini terbiasa membaca. Kalau tidak, mungkin hari ini saya sudah tidak ada di sini. Saya pernah menyandang rompi tahanan Kejaksaan Agung karena terlibat dalam praktik tersebut," ujar Dody. Pernyataan itu menunjukkan bahwa kebiasaan ini tidak hanya sekadar prosedur biasa, tetapi bisa memicu risiko hukum jika tidak diawasi.

Praktik Trik Birokrat dan Kebijakan yang Diperlukan

Dody menegaskan bahwa kebiasaan ini sudah ada sejak ia bekerja di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias. Namun, ia merasa lebih terbuka saat menjabat sebagai menteri. "Kebiasaan birokrat menyodorkan draf saat sore hari bisa menjadi trik untuk mempercepat proses, tetapi juga bisa mempercepat kesalahan," jelasnya. Menurut Dody, penandatanganan dokumen pada jam terakhir sering kali dilakukan untuk menghindari kritik atau mempercepat keputusan politik.

Prabowo, dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR, menyoroti praktik ini sebagai bagian dari sistem birokrasi yang lambat. "Jika Malaysia bisa mengeluarkan izin dalam dua minggu, mengapa kita butuh dua tahun? Itu jelas tidak adil," tegasnya. Ia menilai kebiasaan birokrat menyodorkan draf saat sore hari adalah cara untuk menghindari pemeriksaan mendalam atau mengubah kesan kebijakan pemerintah.

Kebiasaan ini tidak hanya memengaruhi laporan audit, tetapi juga berdampak pada kebijakan lainnya. Dody mengatakan bahwa praktik pemerubahan teknis dalam dokumen bisa mengurangi transparansi, karena peserta pemeriksaan sering kali tidak memiliki waktu untuk melihat detail. "Jika tanda tangan Menteri PU bisa dipalsukan, bagaimana dengan tanda tangan pejabat lain? Kita perlu sistem yang lebih ketat," tambahnya.

Topics Covered - Dody juga mengungkapkan bahwa meski telah ada perubahan, kebiasaan birokrat menyodorkan draf saat sore hari masih relevan dalam konteks kebijakan publik. "Itu adalah trik yang sudah lama dikenal, tapi kita harus terus memperbaikinya agar tidak menjadi kebiasaan buruk," katanya. Menurutnya, transparansi dan kehati-hatian dalam proses penandatanganan dokumen adalah kunci untuk mencegah korupsi atau kesalahan dalam pemerintahan.