Jaksa Agung Israel: Demokrasi Menurun di Bawah Netanyahu
Topics Covered – Jaksa Agung Israel, Gali Baharav-Miara, mengkhawatirkan penurunan demokrasi di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia menyoroti kecenderungan eksekutif mengabaikan independensi peradilan dan memperkuat dominasi kekuasaan politik. “Dengan mendekatnya akhir masa jabatan Knesset, kita melihat upaya untuk meruntuhkan institusi demokrasi,” jelas Baharav-Miara dalam konferensi Asosiasi Pengacara Israel, Senin (1/6), seperti dilaporkan AFP.
Latar Belakang Sistem Hukum Israel
Topics Covered – Israel memiliki sistem hukum yang kuat, dengan Knesset sebagai badan legislatif unikameral yang bermarkas di Yerusalem. Dengan 120 anggota, Knesset memiliki wewenang utama dalam menyusun undang-undang, memilih presiden, dan mengawasi kebijakan pemerintahan. Baharav-Miara menyoroti bahwa peran jaksa agung, sebagai pihak yang menegakkan keadilan, sedang terancam oleh langkah-langkah pemerintahan Netanyahu.
Topics Covered – RUU pertama yang dibahas menargetkan perubahan struktur peradilan dengan memecah kekuasaan jaksa agung. Undang-undang ini mengusulkan adanya posisi ‘jaksa agung’ yang diisi oleh menteri kehakiman, sehingga membuat lembaga tersebut lebih rentan terhadap tekanan politik. RUU kedua, di sisi lain, memberikan wewenang ekstra kepada Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, atas kepolisian. Baharav-Miara menilai dua RUU ini mengancam keseimbangan kekuasaan dan kebebasan hukum.
Kekhawatiran tentang Perlombaan Demokrasi
Topics Covered – Baharav-Miara menyatakan bahwa kebijakan pemerintahan Netanyahu menunjukkan trend terhadap demokrasi. Ia menekankan bahwa pengabaian putusan pengadilan oleh eksekutif bisa mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem hukum. “Jika pemerintah mulai mengabaikan hukum, masyarakat akan mulai menganggap hukum sebagai alat politik,” tegasnya.
“Dalam situasi di mana pemerintah menyerukan agar putusan pengadilan tidak dipatuhi, hari itu tidak lama lagi akan tiba ketika putusan pengadilan dianggap oleh publik sebagai tidak mengikat,” kata Baharav-Miara, yang sebenarnya juga menjabat sebagai penasihat hukum pemerintahan Israel.
Topics Covered – Selain RUU tersebut, Baharav-Miara mengkritik kebijakan pengecualian wajib militer bagi komunitas Yahudi ultra-Ortodoks. Meskipun Mahkamah Agung Israel telah menolak kebijakan ini sejak 2024, Netanyahu masih mengandalkan dukungan dari partai ultra-Ortodoks untuk memperkuat kekuasaannya. Hal ini menunjukkan kecenderungan mengorbankan prinsip demokrasi demi kepentingan politik.
Topics Covered – Penurunan demokrasi di Israel juga terlihat dari perubahan kebijakan terkait hak asasi manusia. Netanyahu menggencarkan tindakan-tindakan yang memperkuat kontrol pemerintah terhadap media, kebebasan berbicara, dan kegiatan sipil. Baharav-Miara menilai hal ini berpotensi memicu ketegangan antara lembaga pemerintah dan masyarakat, yang bisa mempercepat proses dekadensi demokrasi.
