IESR Sampaikan Strategi Capai Target PLTS 100 GW dalam 5 Tahun
Meeting Results – Dalam meeting results yang diadakan pada Jumat (29/5) di Hotel Double Tree, CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menegaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan penguatan dasar regulasi dan sistem rantai pasok sebagai kunci untuk mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga mencapai 100 gigawatt (GW) dalam lima tahun. Berdasarkan hasil meeting results tersebut, IESR menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan dan kolaborasi antar lembaga dalam menunjang transisi energi yang diinginkan.
Penyusunan Roadmap untuk Pengembangan PLTS
IESR telah mengawali studi dan koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Koperasi, serta Kementerian Perindustrian sejak September tahun lalu. Fabby menjelaskan bahwa hambatan utama dalam mencapai target PLTS 100 GW tidak berasal dari kemampuan teknis Indonesia, melainkan dari kesiapan faktor pendukung seperti regulasi dan kelembagaan. “Meeting results kami menunjukkan bahwa langkah-langkah ini sangat penting untuk mempercepat pemerataan energi terbarukan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pembangunan PLTS skala besar memerlukan perencanaan yang matang, termasuk pemetaan lokasi optimal, pengembangan kebutuhan listrik desa, serta desain model bisnis yang efektif. Fabby mengatakan bahwa strategi ini bisa dibandingkan dengan pembangunan candi, yang membutuhkan persiapan jangka panjang. “Meeting results menyebutkan bahwa kita perlu membuat roadmap yang terstruktur agar semua aspek bisa sejalan dalam proses pengembangan PLTS,” tambahnya.
Persiapan Dua Tahun Pertama sebagai Fase Kritis
Dalam fase awal, IESR menyarankan pemerintah fokus pada pengembangan regulasi, kelembagaan, standar kinerja, dan model bisnis yang lebih efisien. Menurut Fabby, keberhasilan mencapai target PLTS 100 GW dalam lima tahun sangat bergantung pada efektivitas persiapan dua tahun pertama. “Meeting results menyimpulkan bahwa tanpa kesiapan di fase awal, kemungkinan kesuksesan dalam waktu 5 tahun akan sangat terbatas,” jelasnya.
Untuk mempercepat proses, Fabby menawarkan pendekatan modular dan plug and play. Ia menjelaskan bahwa infrastruktur PLTS seperti baterai dan sistem pendukung bisa disusun dalam bentuk kontainer siap pakai. “Dengan metode ini, kita bisa membangun 1 MW PLTS dengan kapasitas baterai 2 MWh dalam struktur container yang lebih praktis,” terangnya. Strategi ini diharapkan mampu mengurangi waktu dan biaya dalam implementasi proyek energi terbarukan.
Salah satu langkah yang diusulkan dalam meeting results adalah penguasaan program dieselisasi sebagai langkah awal untuk percepatan PLTS. Meski program ini telah dilelang sejak 2022, Fabby mengatakan bahwa prosesnya masih tertunda karena harga bahan bakar minyak yang tinggi. “Meeting results menekankan bahwa pemerintah perlu mempercepat penyelesaian program ini agar transisi energi bisa berjalan lebih cepat,” tambahnya.
Menurut Fabby, keberhasilan transisi energi terbarukan juga bergantung pada peran lembaga pemerintah dan sektor swasta. Ia menyoroti bahwa kebijakan yang konsisten dan dukungan dari pelaku industri akan membantu mendorong pertumbuhan PLTS. “Meeting results menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pemerintah dan perusahaan untuk memastikan target PLTS 100 GW tercapai tepat waktu,” pungkasnya.
Dalam meeting results, Fabby juga membandingkan keberhasilan negara-negara seperti Vietnam dan India dalam pengembangan energi surya. Ia mengatakan bahwa faktor pendukung yang kuat dan kebijakan yang terarah menjadi diferensiasi antara negara-negara yang berhasil dan yang belum. “Kita perlu belajar dari pengalaman mereka, karena transisi energi yang besar hanya bisa terwujud jika semua faktor pendukung disiapkan secara matang,” imbuhnya.
