DPR: Bahasa Prancis Jangan Jadi Diplomasi Tanpa Rencana Matang
Kebijakan Bahasa Prancis Ditekankan dalam Pertemuan Kepemimpinan
Topics Covered – Presiden Prabowo Subianto, dalam kunjungan resmi ke Paris, Prancis, Rabu (28/5), menegaskan bahwa penguasaan Bahasa Prancis di lingkungan pendidikan Indonesia harus menjadi prioritas. Ia menyatakan bahwa penambahan mata pelajaran ini adalah bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas. “Kami sudah instruksikan agar semua jenjang sekolah di Indonesia diberikan penekanan pada Bahasa Prancis,” jelas Prabowo, yang dalam pidatonya di Istana Elysee menekankan pentingnya keterampilan berbahasa dalam meningkatkan hubungan internasional.
DPR Terbitkan Peringatan untuk Penyelarasan Kebijakan
Menanggapi instruksi tersebut, Komisi X DPR, yang mengawasi pendidikan, memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap rancangan kebijakan. Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian, mengingatkan bahwa pernyataan presiden perlu disesuaikan dengan kebutuhan nasional. “Topics Covered – Jika wacana ini hanya menjadi bagian dari diplomasi tanpa rencana matang, maka dampaknya bisa kurang optimal,” tambahnya saat dihubungi Jumat (29/5).
Perbandingan dengan Kebijakan Bahasa Lain
DPR juga menyoroti perbedaan antara kebijakan Bahasa Prancis dan pembelajaran Bahasa Inggris serta Mandarin yang sudah dijalankan. Pada April 2026, Prabowo sempat menyebut bahwa siswa di Indonesia sebaiknya menguasai tiga bahasa asing, yaitu Inggris, Mandarin, dan Prancis. Namun, hingga kini, hanya Bahasa Inggris yang menjadi mata pelajaran wajib di tingkat SD, SMP, hingga SMA/SMK.
“Kami khawatir jika kebijakan ini tidak disertai analisis mendalam, maka akan menjadi diplomasi tanpa rencana matang,” kata Lalu, yang menekankan perlunya koordinasi antara pemerintah dan lembaga pendidikan.
Rencana Implementasi dan Tantangan Terkini
Topics Covered – Pemerintah berencana memperluas kurikulum Bahasa Prancis ke jenjang SD mulai tahun ajaran 2027/2028. Namun, komisi DPR menyebut bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan tenaga pendidik, sumber daya, dan kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat. “Jika hanya diterapkan secara serampangan, maka efeknya akan kurang berkelanjutan,” tambah anggota DPR lainnya dalam rapat internal. Ini menjadi perhatian utama dalam pembahasan kebijakan pendidikan nasional.
Strategi Diplomasi dan Keterkaitannya dengan Pendidikan
Prabowo menegaskan bahwa pembelajaran Bahasa Prancis tidak hanya untuk kebutuhan pendidikan, tetapi juga untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara yang menggunakan Prancis sebagai bahasa diplomatik. “Diplomasi tanpa pendidikan akan sulit berjalan efektif,” ujarnya dalam pidatonya. DPR mengapresiasi upaya ini tetapi meminta adanya evaluasi lebih ketat terhadap pelaksanaannya.
“Topics Covered – Kami yakin Bahasa Prancis memiliki peran penting, tetapi harus disertai kerangka kerja yang jelas,” pungkas Lalu.
Perspektif Global dan Dampak Jangka Panjang
Menurut Lalu, kebijakan pendidikan bahasa asing perlu melihat dinamika global. Saat ini, Bahasa Inggris masih menjadi alat utama komunikasi internasional, namun peran Prancis semakin signifikan dalam beberapa sektor seperti teknologi dan ekonomi. “Dengan meningkatkan penguasaan Bahasa Prancis, Indonesia bisa memperluas peluang kerja sama dengan negara-negara Eropa lainnya,” lanjutnya. DPR juga menyoroti bahwa program ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan pelatihan guru.
“Topics Covered – Kami menekankan bahwa kebijakan ini harus berbasis data dan evaluasi terukur agar tidak terkesan semata-mata diplomasi tanpa rencana matang.”
