BPDP Siap Berpartisipasi dalam Pendanaan Subsidi BBM Solar Rp15 Ribu untuk Kapal Nelayan
Main Agenda menjadi isu utama dalam kebijakan subsidi BBM solar yang ditujukan kepada kapal nelayan berukuran 30 hingga 120 Gross Tonnage (GT). Pemerintah menetapkan subsidi harga solar sebesar Rp15 ribu per liter sebagai langkah mendukung sektor perikanan yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) telah menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi dalam program ini, yang merupakan bagian dari Main Agenda ekonomi nasional.
BPDP Siap Memberikan Dukungan Keuangan
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mohammad Alfansyah, mengungkapkan bahwa pendanaan subsidi solar bagi nelayan sedang dalam proses pembahasan, tetapi BPDP siap memberikan dukungan keuangan saat dibutuhkan. “Ya, BPDP siap mendukung,” ujarnya dalam acara Media Briefing di Gedung BPDP, Jakarta Pusat, Rabu (15/7).
Dalam Main Agenda ini, BPDP berkomitmen untuk menjaga konsistensi dana bagi berbagai program, termasuk subsidi BBM solar, insentif Biodiesel B50, dan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Alfansyah menegaskan bahwa subsidi untuk kapal nelayan tidak akan mengganggu alokasi dana untuk program lain. “PSR, sarana dan prasarana, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya, ya. Itu pasti harus ada dananya,” tambahnya.
Langkah Kebijakan untuk Meringankan Beban Nelayan
Keputusan subsidi ini diambil sebagai respons atas keluhan nelayan dan pelaku usaha perikanan terhadap kenaikan harga solar non-subsidi yang mencapai Rp20 ribu per liter. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa harga solar nonsubsidi sempat melonjak hingga Rp21.300 per liter, sehingga dibutuhkan kebijakan subsidi untuk memberikan kekhususan pada sektor nelayan dalam Main Agenda peningkatan kesejahteraan ekonomi.
“Harga BBM yang nonsubsidi ini berdasarkan rata-rata produksi solar dalam negeri bisa dipatok di Rp18.600 per liter,” kata Airlangga usai Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Senin (13/7).
Pemerintah menegaskan bahwa subsidi BBM solar sebesar Rp15 ribu per liter akan diberikan untuk kapal nelayan dengan ukuran antara 30 hingga 120 GT. Selain itu, harga subsidi untuk kapal nelayan di bawah 30 GT tetap berlaku sebesar Rp6.800 per liter. Airlangga juga mengatakan bahwa Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, akan menerbitkan regulasi terkait kebijakan ini dalam rangka memastikan implementasi yang tepat.
Main Agenda ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya operasional para nelayan, terutama yang berada di daerah pesisir. Subsidi ini diharapkan mampu memperkuat daya saing sektor perikanan nasional, seiring tekanan harga global dan biaya produksi yang terus meningkat. Dengan adanya kebijakan ini, nelayan diperkirakan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi mereka, terutama dalam konteks Main Agenda pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Kebijakan subsidi BBM solar juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi kenaikan harga bahan bakar minyak yang memengaruhi sektor-sektor vital seperti transportasi laut, pertanian, dan industri kecil. BPDP berperan penting dalam mengalokasikan dana untuk program ini, yang merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat pesisir dalam Main Agenda pembangunan nasional.
