Special Plan: Wamentan Bantah Tuduhan Warga Digusur Demi Food Estate Merauke
Special Plan – Dalam wawancara dengan CNN Indonesia, Rabu (17/6), Wamen Pertanian Sudaryono membantah tudingan bahwa program Special Plan yang mengembangkan kawasan pangan di Merauke, Papua Selatan, menyebabkan penggusuran warga. Ia menegaskan bahwa Special Plan dilaksanakan dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dan berdasarkan persetujuan pemilik lahan, bukan untuk mengambil alih hak tanah mereka.
Perspektif Wamen Pertanian Terhadap Kritik
Kritik terhadap Special Plan terutama berasal dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk yang dipicu oleh film dokumenter Pesta Babi yang viral di media sosial. Sudaryono mengakui bahwa kekhawatiran warga tentang penggusuran adalah wajar, tetapi menegaskan bahwa proyek ini justru memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pertanian berkelanjutan.
Kalau lihat dari film misalnya Pesta Babi di Papua, ayo. Kemudian saya dan Pak Nusron, kan ini dua-duanya berurusan dengan food estate atau Special Plan ini. Tinggal ayo kita datang ke sana. Siapa yang digusur, di mana ada penggusuran?
Sudaryono menekankan bahwa setiap tuduhan harus didasarkan pada verifikasi langsung di lapangan. Ia mengajak mahasiswa, aktivis, dan kelompok masyarakat untuk mengunjungi proyek Special Plan secara langsung, agar bisa melihat sendiri proses pengembangan kawasan pangan yang dijalankan pemerintah.
Dalam upaya memperjelas, Sudaryono menjelaskan bahwa Special Plan dirancang agar warga tidak hanya menjadi penggusur, tetapi juga penerima manfaat. Ia menambahkan bahwa pemerintah berupaya melibatkan masyarakat dalam setiap tahap program, termasuk dalam penggunaan lahan untuk cetak sawah.
Proses Pemetaan dan Penyertaan Masyarakat
Menurut Sudaryono, Special Plan berjalan secara transparan dan berpartisipatif. Program ini dimulai dengan usulan dari Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) yang diajukan oleh pemerintah daerah. Setelah diverifikasi, pemerintah memberikan dukungan teknis dan finansial untuk mengubah lahan tidak produktif menjadi lahan pertanian.
Yang dicetak sawah ini tanah siapa? Tanahnya orang atas persetujuan yang punya tanah. Kemudian yang tadinya tanah nganggur, kami cetak jadi sawah. Setelah jadi sawah punya siapa? Punya mereka.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan Special Plan tidak hanya mengejar hasil pertanian, tetapi juga menghargai hak masyarakat adat. Kepemilikan lahan tetap berada di tangan pemilik asli setelah program selesai, dan pemerintah menjamin bahwa pendapatan dari produksi pangan akan dikembangkan bersama.
Kalau itu tanah adat, ya mekanismenya harus ada persetujuan. Setelah setuju dicetak sawah, kemudian punya siapa? Punya mereka.
Sudaryono menambahkan bahwa Special Plan tidak seperti pengembangan real estate yang mengakibatkan penggusuran massal. Program ini lebih berorientasi pada kebutuhan lokal dan keberlanjutan lingkungan. Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga.
Dampak Ekonomi dan Stabilitas Harga
Dalam wawancara, Sudaryono menyatakan bahwa Special Plan di Merauke mulai menunjukkan hasil yang positif. Ia mengungkapkan bahwa sejak program dimulai pada 2025 hingga 2026, pemerintah telah mencetak sekitar 60 ribu hektare lahan sawah, yang berkontribusi pada peningkatan produksi pangan nasional.
Mereka mau sagu, kita bantu sagu. Mereka mau padi, kita bantu padi. Mereka mau jagung, kita kasih jagung.
Dari target 70 ribu hingga 80 ribu hektare, pihaknya merasa puas dengan kemajuan program tersebut. Sudaryono menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam Special Plan telah membantu menjaga stabilitas harga beras dan komoditas pertanian lainnya. Ia menjelaskan bahwa ketersediaan pasokan pangan lokal mengurangi ketergantungan pada impor dan menekan inflasi.
Wamen Pertanian juga menggarisbawahi bahwa Special Plan tidak sekadar memperluas area pertanian, tetapi juga menjadi penggerak untuk memperkuat daya tahan pangan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan setempat. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap menerima kritik atau laporan apabila ada pelanggaran dalam pelaksanaan program.
