PDIP Bantah Tuduhan BEM Bersatu Soal ‘Special Plan’ Tiyo Ardianto
Special Plan menjadi topik utama dalam perdebatan politik akhir-akhir ini, terutama setelah BEM Bersatu mengaitkan program tersebut dengan Tiyo Ardianto, mantan Ketua BEM UGM yang kini menjadi bahan perdebatan. DPP PDIP membantah tudingan ini, menyatakan bahwa keterkaitan antara partai dan Tiyo hanya didasarkan pada persepsi yang salah. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menjelaskan bahwa klaim BEM Bersatu tentang pengendalian special plan oleh PDIP adalah upaya memperkuat narasi yang dianggap tidak relevan dengan fakta.
PDIP Tegaskan Tidak Terlibat dalam Kritik MBG
Dalam jumpa pers Rabu (17/6), Gunrom mengkritik penyebutan PDIP sebagai pihak yang mengendalikan special plan Tiyo Ardianto. Ia menegaskan bahwa kegiatan mahasiswa menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak terkait langsung dengan partai. “Tuduhan yang mengaitkan aksi mahasiswa dengan PDIP adalah fitnah yang absurd,” kata Gunrom, sambil menyoroti bahwa kritik terhadap MBG bersifat independen dan bukan bagian dari kebijakan partai.
“Kami menolak klaim bahwa PDIP mengendalikan aksi mahasiswa. MBG adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan kritiknya berasal dari aspirasi mahasiswa yang bebas,” ujar Gunrom.
Fortuner Tiyo Dikaitkan dengan Keluarga PDIP
BEM Bersatu menekankan bahwa mobil Fortuner yang digunakan Tiyo Ardianto disebut milik Siti Isnaei, adik dari Jenderal purnawirawan Setyo Sularso. Setyo Sularso, yang memiliki hubungan dekat dengan Andika Perkasa, seorang kader PDIP, menjadi fokus perdebatan. Gunrom menambahkan bahwa kepemilikan Fortuner oleh keluarga Setyo tidak cukup untuk menyimpulkan hubungan politik antara PDIP dan aksi mahasiswa. “Ini hanya kesesatan pikir, karena mobil tersebut tidak terbukti memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan partai,” jelasnya.
Menurut Gunrom, BEM Bersatu berusaha membangun narasi bahwa special plan PDIP berdampak pada keputusan mahasiswa. Ia menyoroti bahwa klaim ini tidak didukung oleh bukti konkret dan lebih menekankan teori konspirasi. “PDIP tidak memiliki kepentingan politik dalam isu MBG, dan seluruh kegiatan mahasiswa dianggap sebagai bagian dari perjuangan yang independen,” tegas Gunrom.
BEM Bersatu Desak Transparansi dalam Aksi Mahasiswa
BEM Bersatu menegaskan bahwa aksi mahasiswa harus bebas dari intervensi politik. Rahmat Djimbula, Ketua BEM Hukum UIC, menyampaikan pandangan ini dalam konferensi pers di Utan Kayu, Jakarta Timur, Selasa (16/6). “Mahasiswa tidak boleh menjadi alat untuk kepentingan politik praktis. Aksi mereka harus murni dari keinginan rakyat,” kata Rahmat.
“Kami menolak segala bentuk penunggungan gerakan mahasiswa oleh kekuasaan politik. Special plan PDIP dinilai sebagai upaya mengarahkan opini publik ke arah tertentu,” tambah Rahmat.
Rahmat juga mengkritik peran beberapa organisasi BEM yang dianggap terpengaruh oleh kepentingan pihak tertentu. Ia menilai bahwa klaim keterkaitan PDIP dengan special plan Tiyo Ardianto memperkuat persepsi bahwa gerakan mahasiswa tidak bersifat independen. “Mahasiswa harus bisa mengekspresikan aspirasi tanpa mengkhawatirkan dampak kebijakan politik,” pungkasnya.
Di sisi lain, PDIP menggambarkan special plan sebagai bagian dari strategi pemerintahan yang fokus pada kebijakan sosial. Mereka menegaskan bahwa program ini tidak memiliki hubungan langsung dengan aksi penolakan MBG, meski kritik terhadap program tersebut mengemuka di berbagai kampus. Gunrom menambahkan bahwa special plan merupakan inisiatif pemerintah dan PDIP hanya sebagai pelaksana. “Kami bersikeras bahwa aksi mahasiswa adalah hasil dari perdebatan internal, bukan manipulasi dari luar,” jelasnya.
Persaingan Ideologi dalam Aksi Kampus
Perdebatan ini memicu persaingan ideologi antara PDIP dengan kelompok kritis di kampus. BEM Bersatu menilai bahwa special plan PDIP cenderung dijadikan alat untuk menekan suara mahasiswa yang berbeda. Sementara PDIP berargumen bahwa program tersebut menunjukkan komitmen pada keadilan sosial. “Kami ingin memastikan bahwa special plan tidak dianggap sebagai alat politik, tapi sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat,” ujar Gunrom.
Kebijakan special plan juga dikaitkan dengan perubahan dalam pola redistribusi kebijakan pemerintah. PDIP menyebut bahwa program ini merupakan hasil dari konsensus nasional dan tidak dirancang untuk memengaruhi opini kampus. “Mahasiswa harus bisa menilai kebijakan secara objektif, tanpa adanya prasangka politik,” tegasnya.
Dengan adanya special plan, PDIP berharap mampu memperkuat dukungan masyarakat. Namun, tudingan BEM Bersatu menyebut program ini sebagai bagian dari upaya mengendalikan suara publik. Meski demikian, PDIP tetap membuka ruang dialog untuk klarifikasi lebih lanjut. “Kami siap menjelaskan seluruh aspek special plan, termasuk perannya dalam kebijakan nasional,” tutup Gunrom.
